Senin, 25 Mei 2009

Tenaga Pendidik: Guru Bukan Lagi Profesi Kelas Dua

Penulis:
Indira Permanasari dan P Bambang Wisudo

Suasana kantin di sayap timur Kampus Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta ingar-bingar. Ratusan mahasiswa hilir mudik di tengah dentuman musik rock yang memenuhi pelataran terbuka, yang menjadi tempat favorit mahasiswa di waktu senggang.
Suasana itu tidak berbeda dengan koridor utama Atma Jaya. Berbagai aliran musik anak muda berdentum-dentum. Irama musik itu datang dari deretan ruangan yang dipergunakan sebagai sekretariat unit kegiatan mahasiswa. Baju, sepatu, dan berbagai macam aksesori tren terbaru dipertontonkan di lorong kampus yang tidak ubahnya sebuah catwalk.
Di tengah kampus yang sedang berubah itu, Silla (19) mahasiswa angkatan 2004 memilih menyepi di lantai tiga yang lebih kontemplatif. Ia asyik membaca sebuah buku karya Torey Hayden, psikolog yang bekerja untuk anak-anak berkebutuhan khusus, yang ia pinjam dari perpustakaan. Dandanannya sederhana: baju kaus gombrong, celana panjang, dan sebuah tas kain besar. Wajahnya bersih tanpa riasan.
Pricilla Anindita memang bagian dari kelompok minoritas di Atma Jaya. Jika sebagian besar mahasiswa di sana memimpikan pekerja profesional di industri bisnis, Silla begitu panggilan akrabnya kuliah di Atma Jaya untuk menjadi guru SD.
”Saya sangat ingin menjadi guru dan berhubungan dengan anak-anak. Sejak dulu saya sering mengajari adik saya. Rasanya senang sekali,” tutur Silla yang lebih sering mendapatkan nilai A untuk tiap mata kuliah yang diambilnya.
Sejak SMA Silla bercita-cita menjadi guru. Ia sempat iseng mengikuti jalur seleksi tanpa tes untuk Jurusan Akuntansi di Universitas Indonesia, semata-mata atas saran keluarganya. Ia justru bersyukur tidak masuk. Pintu masuk untuk menjadi guru SD terbuka setelah ia diterima di Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di Atma Jaya, satu-satunya program PGSD setingkat S-1 di Indonesia yang merekrut calon mahasiswa dari lulusan SLTA. Untuk mencukupi biaya kuliahnya, Silla bekerja paruh waktu di sebuah klinik di Bogor.
Pengecualian
Menjadi guru juga merupakan cita-cita Asep Gunawan (19), mahasiswa Program Studi Kependidikan Bahasa Inggris, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung. Ibunya guru SD yang telah mengabdi selama lebih dari 20 tahun. Penghasilannya kecil. Cerita itu justru mendorong Opik, panggilan akrab Asep Gunawan, menjadi guru. Lulus SMA ia mendaftar ke Jurusan Bahasa Inggris, Jerman, dan Kimia, UPI. Ketiganya program kependidikan.
”Begitu mendengar saya masuk UPI, langsung pandangan teman-teman saya dulu gimana gitu, tetapi saya tidak minder. Saya justru ingin mengubah citra seorang guru,” tutur Opik.
Silla dan Opik boleh dibilang pengecualian dari kawan-kawan segenerasinya. Gaji guru yang rendah, tertindas oleh birokrasi dan sulit berkembang, serta merosotnya status sosial guru di tengah masyarakat membuat profesi guru menjadi pilihan terakhir. Ketika harga guru begitu rendahnya, lembaga-lembaga pendidikan guru kesulitan mencari masukan calon mahasiswa yang pintar. Sebagaimana profesi guru, mahasiswa program studi kependidikan juga dianggap warga kelas dua.
Citra guru yang buruk, seperti diakui Rektor Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Paulus Suparno, berpengaruh langsung terhadap kualitas calon mahasiswa program studi kependidikan.
Ketika IKIP Sanata Dharma berubah menjadi universitas, lulusan SMA terbaik justru memilih program-program studi nonkeguruan yang dibuka kemudian. Nilai calon mahasiswa Jurusan Farmasi Sanata Dharma, misalnya, rata-rata mencapai 8,5. Keadaan sebaliknya untuk program studi kependidikan. Sudah minatnya sedikit, hasil tes akademiknya rendah. ”Kalau mau jujur, mereka sebenarnya tak boleh jadi guru,” kata Paulus.
Mulai dilirik
Sejumlah program studi kependidikan yang favorit memang masih diminati. Persoalannya, ketika penghargaan guru kurang, mereka yang kuliah di program studi kependidikan favorit juga enggan menjadi guru. Program Studi Kependidikan Bahasa Inggris di Universitas Sanata Dharma, umpamanya, sangat favorit tetapi hanya sedikit yang berminat menjadi guru. Bahkan di Universitas Negeri Jakarta pernah dalam satu angkatan hanya satu dari 30 orang yang akhirnya menjadi guru.
Ketika penghargaan guru mulai diperhatikan, minat dan gengsi menjadi guru pun mulai berubah. Di beberapa daerah, seperti DKI Jakarta, pemerintah daerah memberikan insentif tambahan yang cukup signifikan kepada para guru pegawai negeri sipil (PNS). Dengan tunjangan dari pemerintah daerah sekitar Rp 2 juta per bulan, penghasilan seorang guru PNS minimal Rp 3 juta.
Undang-Undang (UU) Guru dan Dosen juga memberikan sinyal bahwa kesejahteraan guru akan ditingkatkan. Guru yang memenuhi kualifikasi akademik dan mengantongi sertifikat sebagai pendidik dijanjikan mendapatkan tunjangan sebesar satu kali gaji pokok. Belum lagi tambahan tunjangan fungsional sebesar Rp 500.000 per bulan.
Peningkatan kesejahteraan guru itu membuat Mustofa (23) yang tak pernah punya keinginan jadi guru harus berpikir ulang. Mahasiswa kimia UNJ itu mulai melirik profesi guru. Apalagi penghasilan guru PNS di Jakarta tidak gampang terkejar oleh karier bekerja di perusahaan swasta dengan penghasilan awal Rp 1,2 juta per bulan.
”Dulu enggak banget kalau jadi guru, sekarang fifty-fifty,” kata Mustofa, lulusan SMA Negeri 30 di Jakarta Timur itu.
Gaji guru negeri di Jakarta memang menggiurkan. Namun, semua itu belum ada artinya untuk menyelesaikan gunung es persoalan guru di Tanah Air. Nasib guru honorer swasta masih di luar agenda pemerintah. Tunjangan profesional yang dikaitkan dengan sertifikasi guru tetap menjadi mimpi bagi guru SD yang sebagian besar belum berkualifikasi akademik S-1. Apalagi persoalan guru tidak semata- mata masalah kesejahteraan....

sumber :
http://www.atmajaya.ac.id/content.asp?f=0&id=2370
Rata Penuh

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar