prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan seperti pembangunan sekolah baru, penambahan ruang kelas,
rehabilitasi gedung sekolah, pembangunan laboratorium, perpustakaan, pembangunan tembok penyengker,
padmasana, pengadaan meubelair dan pengadaan penunjang pengembangan billingual sekolah standar nasional (SSN)
dan dana pendamping sekolah negeri maupun swasta merujuk kepada MOU antara pemerintah pusat dengan Gubernur
Bali dan Bupati Kabupaten/Kota se-Bali, No. 425/3038/SEKRET/425.11/2853/DISDIK tanggal 26 April 2006. Demikian
jawaban Pemerintah Kab. Badung terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Badung yang disampaikan Bupati
Badung AA Gde Agung, pada Sidang Paripurna di Ruang Sidang Utama Ghosana DPRD Badung, Rabu (10/9). Rapat
dipimpin Wakil Ketua DPRD Tama Tenaya, dihadiri Ketua DPRD Badung I Gde Adnyana, Wakil Ketua I Gst.Karmadhi,
anggota DPRD Badung, Sekda Badung Wayan Subawa serta seluruh pejabat di lingkungan Pemkab. Badung.
Bupati menjelaskan, untuk tahun 2008 baik pada anggaran induk maupun anggaran perubahan telah dialokasikan dana
sebesar Rp. 41.363.928.290 berdasarkan keputusan Gubernur Bali No. 818/03-A/HK/2008 Pemprov. Bali memberikan
bantuan keuangan yang bersifat khusus bidang pendidikan kepada Kab. Badung sebesar Rp. 9.338.549.000 yang
diterima 6 Agustus 2008 peruntukannya ditetapkan untuk sarana prasana pendidikan antara lain rehab gedung,
meubelair, laboratorium dan perpustakaan. Mengenai kajian pendirian SMPN 4 Petang, Bupati Gde Agung
mengungkapkan adanya upaya pemerintah untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan akses
pendidikan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, khususnya masyarakat Carangsari, sekaligus merespon keinginan
masyarakat yang belum terpenuhi, maka didirikan SMPN 4 Petang yang berlokasi di Carangsari. Dikatakan juga
mengenai pendirian Puskesmas Pembantu di Belok Sidan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang
kesehatan, sudah diakomodir dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2009 dan menjadi prioritas APBD 2009.
Demikian juga dalam menurunkan angka kerusakan infrastruktur di Kab. Badung akan terus diupayakan dengan
memprioritaskan infrastruktur yang ada di kawasan-kawasan pariwisata, dengan tidak mengesampingkan peningkatan
infrastruktur di wilayah pedesaan, termasuk jalan-jalan lingkungan yang akan ditindak lanjuti secara bertahap sesuai
kemampuan APBD. Dalam urusan sosial Gde Agung mengungkapkan bahwa Pemkab. Badung telah melakukan
terobosan untuk program pengentasan kemiskinan melalui kegiatan lintas sektoral yang melibatkan satuan kerja
perangkat daerah dan seluruh lapisan masyarakat seperti kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin, yang
sampai saat ini telah terbentuk sebanyak 15 KUBE masing-masing akan di bantu sebanyak 10 ekor sapi, bantuan
permodalan untuk Usaha Kecil dan Mikro (UKM) sebesar Rp.350 Juta dan bantuan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan
(LUEP) sebesar Rp. 500 Juta. Disebutkan juga dalam hal meningkatkan ketahanan pangan menuju pembangunan
agrobisnis dan agrowisata, Pemkab. Badung melakukan beberapa program diantaranya pendidikan SLPTT (Sekolah
Lapang Pengendalian
Air, dan Pembinaan Metode SRI (System Of Rice Intensification) serta Program bantuan di bidang infrastruktur seperti
jaringan irigasi tingkat usaha tani, jaringan irigasi tingkat desa, jalan usaha tani dan bantuan balai subak. Mengenai
subsidi harga pupuk, Pemkab. Badung telah memberi bantuan berupa subsidi harga pupuk dan obat-obatan sehingga
masyarakat dapat terangsang untuk berusaha di bidang pertanian. Subsidi pupuk baik urea maupun ponska sudah
dilaksanakan untuk 3 komoditi diantaranya padi, jagung, kedelai dan palawija lainnya, yang penyalurannya melalui pipa
tertutup dengan mekanisme pencairan mengajukan rencana difinitif kebutuhan kelompok bagi semua jenis tanaman di
sawah yang diprogramkan oleh petani
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar