Kabupaten Diminta Aktif Perbaiki Gedung Sekolah

Pemerintah kabupaten dan kota diminta untuk memprioritaskan pemeliharaan gedung sekolah dasar terkait dengan kenaikan anggaran pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009. “Pendidikan harus jadi prioritas, apalagi sekarang ini pendidikan menjadi jualan politik paling laku bagi para calon pemimpin daerah,” ungkap Mudjito, Direktur Pembinaan taman kanak-kanak dan sekolah dasar Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, kemarin. Dia menambahkan pemerintah pusat masih terlibat dalam penyaluran dana rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru melalui dana alokasi khusus (DAK). Namun, implementasi termasuk pemeliharaan bangunan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Pembiayaan melalui DAK disalurkan ke semua daerah untuk rehabilitasi ruang kelas diharapkan dapat merangsang partisipasi pemerintah daerah (pemda) memerhatikan kondisi pendidikan di daerahnya. “Saat ini jumlah kelas rusak mencapai 12,5% atau 135.000 ruang kelas, dan dana yang diperlukan mencapai Rp 9,1 triliun,” ujarnya, kemarin.

Penuntasan rehabilitasi ruang kelas SD/MI dengan dana DAK bidang pendidikan sampai 2008 berhasil dilaksanakan untuk 295.548 unit. Pemberlakuan otonomi daerah, sambungnya, pemda harus melakukan tindakan nyata untuk merehabilitasi ruang kelas. Jika dihitung dengan eskalasi harga saat ini, dana yang dibutuhkan bisa menjadi Rp 12,4 triliun.

Mudjito menjelaskan penuntasan rehabilitasi ruang kelas SD/MI rusak SD/MI dan sekolah setara SD berbasis keagamaan perlu segera diselesaikan untuk meningkatkan mutu, pemerataan kesempatan belajar, dan menunjang pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun.

Sesuai dengan pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pertengahan Agustus, dengan dikucurkannya dana untuk rehabilitasi ruang kelas kewajiban pada tahun depan, pemda berkewajiban segera menyelesaikan rehabilitasi sisa ruang kelas rusak.Mudjito berharap upaya pemerintah pusat untuk memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi agar disikapi dengan sikap proaktif pemda untuk memprioritaskan kondisi pendidikan, khususnya terkait dengan infrastruktur sekolah.

“Dengan tersedianya biaya pendidikan yang signifikan sekitar 4,5% dari GDP maka kualitas SDM Indonesia dapat disejajarkan dengan negara-negara Asean,” ungkapnya. Mudjito mengharapkan agar kerusakan gedung-gedung sekolah di daerah tidak lagi dibiarkan berkembang menjadi isu nasional, apalagi jika pemerintah daerah bersikap apatis dengan membiarkan peserta didik menerima keterbatasan pelayanan pendidikan. (Hilda Sabri Sulistyo)