Tampilkan postingan dengan label 3. Manajemen Kurikulum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label 3. Manajemen Kurikulum. Tampilkan semua postingan

Senin, 25 Mei 2009

YANG HARUS DIKETAHUI SEBELUM MEMILIH SBI (Sekolah Berstandar Internasional)


Kesadaran masyarakat kita akan pendidikan yang bermutu semakin tinggi. Ini bisa kita lihat dari banyaknya peminat Sekolah Berstandar Internasional yang pertumbuhannya berkembang pesat akhir - akhir ini. Minat masyarakat pada sekolah semacam ini ditengarai karena label “Internasional” yang disandangnya. Terdapat anggapan bahwa segala sesuatu yang berlabel internasional, pasti bermutu. Itulah sebab mengapa banyak pelajar kita yang belajar di luar negeri. Itu juga yang menjadi sebab mengapa masyarakat kita cenderung memilih produk yang bermerek internasional ketimbang produk asli dalam negeri. Kita bisa memahami jika pilihan yang diambil benar – benar berdasarkan alasan mutu. Tapi bagaimana jika pilihan itu diambil hanya karena prakonsepsi atas kata “internasional”?

Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Depdiknas, Suyanto, dalam Workshop Program Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan Sekolah Standar Nasional (SSN) di Sekolah Dasar, mengatakan bahwa Sekolah Berstandar Internasional yang bermutu adalah sekolah yang memiliki proses belajar mengajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, serta pro perubahan, yaitu proses belajar mengajar yang menekankan pengembangan daya kreasi, inovasi, dan eksperimentasi untuk menemukan kemungkinanan-kemungkinan atau ide-ide baru yang belum pernah ada (www.sinarharapan.co.id). Masih menurut Suyanto, Sekolah Berstandar Internasional diharapkan dapat meluluskan siswa – siswa yang mampu bersaing di dunia internasional. Untuk itu, penguasaan bahasa internasional (bahasa Inggris) dan penguasaan teknologi komunikasi informasi merupakan target utama yang harus dimiliki oleh lulusan sebuah Sekolah Berstandar Internasional.

Jika apa yang diungkapkan oleh Suyanto di atas benar – benar bisa diimplementasikan dalam penyelenggaraan Sekolah Berstandar Internasional, kita patut berlega hati karena tidak lama lagi pendidikan Indonesia akan mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Akan tetapi, kenyataan yang berlaku di lapangan belum tentu demikian. Maka, sebelum kita memutuskan untuk memilih Sekolah Berstandar Internasional, kita perlu meneliti dengan cermat apakah sekolah yang akan kita masuki itu benar – benar layak untuk menyandang predikat “Berstandar Internasional” atau tidak.

Bukannya kita skeptis dengan banyaknya sekolah yang mengklaim dirinya sebagai Sekolah Berstandar Internasional. Tapi tingginya biaya yang harus kita keluarkan untuk bersekolah di sekolah semacam ini harus kita jadikan bahan pertimbangan. Apakah uang yang kita bayarkan sebanding dengan mutu pendidikan yang ditawarkan?. Jangan sampai kita mengeluarkan banyak uang untuk sebuah sekolah yang sebenarnya tidak jauh beda dengan sekolah – sekolah nasional pada umumnya.

Untuk alasan itu, penulis merangkum beberapa kriteria yang seharusnya dimiliki oleh sebuah Sekolah Berstandar Internasional. Penulis berharap bahwa kriteria yang ditulis dalam artikel ini dapat menjadi panduan bagi kita untuk memilih Sekolah yang benar – benar Berstandar Internasional.

Kriteria Pertama; Kurikulum yang diterapkan. Karena berstandar internasional, tentu saja kurikulum yang diterapkan juga kurikulum internasional seperti International General Certificate of Secondary Education (IGCSE). Sekolah Berstandar Internasional yang ada di kecamatan Gemolong, Sragen, misalnya. Sekolah di Sragen ini bekerja sama dengan Pacific Countries Social and Economic Solidarity Association (Pasiad) untuk penyelenggaraan pendidikannya (www.kompas.com). Jika sebuah sekolah mengklaim sebagai sekolah Berstandar Internasional tetapi kurikulum yang dipakai adalah kurikulum yang biasa – biasa saja, kita harus menyangsikan keabsahan sekolah ini.

Kriteria Kedua; Guru yang Mengajar di Sekolah itu. Betapapun hebatnya kurikulum yang dipakai, jika guru tidak bisa menerapkan kurikulum itu dengan sebaik – baiknya, tentu hasilnya akan sama saja. Guru yang mengajar di Sekolah Berstandar Internasional harus terlebih dulu mendapatkan pelatihan – pelatihan untuk menerapkan kurikulum standar internasional. Dan, dalam proses mengajar, guru juga harus selalu dimonitor agar tetap sesuai dengan standar internasional. Jika mekanisme pengawasan ini tidak berjalan, bisa dipastikan bahwa tiap guru akan mengajar sesuai dengan keinginannya sendiri. Disamping itu, tiap guru yang mengajar di Sekolah Berstandar Internasional sudah barang tentu harus mampu menggunakan bahasa Inggris secara aktif. Untuk yang terakhir ini, sepertinya cukup berat untuk dipenuhi. Jangankan guru – guru yang tidak mengajar bahasa Inggris. Guru – guru yang mengajar bahasa Inggris pun secara mayoritas belum bisa memenuhi kriteria ini. Terlebih lagi banyak guru – guru yang sudah cukup berumur. Yang secara umum sudah tidak lagi melakukan update atas ilmu mereka. Untuk itu banyak sekolah yang kemudian mengimpor guru dari luar negeri agar kriteria ini dapat terpenuhi.

Kriteria Ketiga; Fasilitas Sekolah. Sekolah Berstandar Internasional harus memiliki fasilitas lengkap meliputi ruang kelas, ruang observasi, laboratorium bahasa, lab matematika, laboratorium IPA dan Komputer, ruang perpustakaan, ruang ketrampilan, ruang kesenian serta fasilitas olahraga.

Kriteria Keempat; Memiliki Sertifikat dari International Standard Organization (ISO). Sekolah yang berhak menyandang Sekolah Berstandar Internasional adalah sekolah yang telah mendapatkan sertifikat ISO 99 dan 2000.

Kriteria Kelima; Memiliki Kerja Sama dengan Kalangan Dunia Usaha di Dalam dan di Luar Negeri serta Memiliki Program-Program Unggulan. Kriteria ini adalah untuk sekolah – sekolah kejuruan yang berstandar internasional. SMK berstandar internasional harus memiliki kerja sama dengan dunia usaha di luar negeri karena tujuan dari didirikannya Sekolah Berstandar Internasional adalah agar lulusannya dapat bersaing dengan lulusan dari luar negeri. Program – program unggulan dimaksudkan agar para siswa dapat memilih sekolah yang sesuai dengan minat dan bakatnya masing – masing. Contoh untuk yang berikut ini bisa kita lihat dari SMK – SMK yang ada di Surabaya.

SMK Negeri 1 Surabaya memiliki keunggulan di bidang teknologi informasi, SMK Negeri 5 Surabaya memiliki keunggulan di bidang mekanik otomatif, SMK Negeri 11 Surabaya memiliki program unggulan animasi, SMK Negeri 6 memiliki program unggulan akomodasi perhotelan, SMK Negeri 10 menjalin kerja sama dengan dunia pariwisata di Thailand dan SMK Negeri 8 memiliki kerja sama dengan Malaysia dalam program unggulan kecantikan (www.tempointeraktif.com)

Menurut hemat penulis, kelima kriteria di atas sudah cukup untuk mengukur “ke-internasional-an” dari sebuah SBI. Jika anda menemukan kriteria – kriteria itu dari sebuah Sekolah Berstandar Internasional, anda baru boleh percaya bahwa sekolah itu memang benar – benar telah sesuai dengan yang anda harapkan. Bahwa uang yang anda keluarkan sebanding dengan apa yang anda dapatkan.

Kita percaya bahwa dari sekian Sekolah Berstandar Internasional yang ada pasti ada yang benar – benar memberikan standar internasional. Tapi kita juga yakin bahwa ada juga sekolah yang “Berstandar Internasional” tapi sebenarnya belum layak menyandang predikat itu. Selain kita harus jeli dalam memilih, kita berharap bahwa Pemerintah segera memberlakukan regulasi yang ketat dalam mengatur maraknya Sekolah Berstandar Internasional. Dengan begitu, mudah – mudahan tidak ada lagi orang yang merasa ditipu oleh sekolah yang memakai label “Berstandar Internasional”.

sumber :

http://www.e-smartschool.com/sptPendidikan/Pendas20.asp

Plus Minus Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Kurikulum / Curriculum

Penulis):
Imam Hanafie Mh.A, MA
mahaniv@yahoo.com

Kelebihan KTSP

KTSP yang hendak diberlakukan Depertemen Pendidikan Nasional melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) sesungguhnya dimaksudkan untuk mempertegas pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Artinya, kurikulum baru yang ini tetap memberikan tekanan pada pengembangan kompetensi siswa. Menurut Fasli Jalal, pemberlakukan KTSP tidak akan melalui uji publik maupun uji coba, karena kurikulum ini telah diujicobakan melalui KBK yang diterapkan ke beberapa sekolah yang menjadi pilot project.

Fasli juga berpendapat bahwa pemberlakuan Kurikulum 2006 tergantung analisis Mendiknas. Namun, kurikulum ini hanya akan diterapkan di kelas 1 di semua jenjang. Selain itu, hanya sekolah yang siap, yang menerapkan kurikulum baru ini. Kesiapan sekolah ini ditandai dengan ketersediaan sarana dan prasarana, pengalaman menerapkan KBK, dan rasio murid. Pengalaman menerapkan KBK dapat menjadi bekal suatu sekolah untuk menerapkan kurikulum baru ini dan diharapkan tahun 2009, semua sekolah telah menerapkan kurikulum ini.

Setiap kurikulum yang diberlakukan di Indonesia memiliki kelebihan-kelebihan masing-masing bergantung kepada situasi dan kondisi saat di mana kurikulum tersebut diberlakukan. Menurut hemat penulis KTSP yang direncanakan dapat diberlakukan secara menyeluruh di semua sekolah-sekolah di Indonesia pada tahun 2009 itu juga memiliki beberapa kelebihan jika dibanding dengan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 2004 atau KBK. Kelebihan-kelebihan KTSP ini antara lain:

1. Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu bentuk kegagalan pelaksanaan kurikulum di masa lalu adalah adanya penyeragaman kurikulum di seluruh Indonesia, tidak melihat kepada situasi riil di lapangan, dan kurang menghargai potensi keunggulan lokal. Dengan adanya penyeragaman ini, sekolah di kota sama dengan sekolah di daerah pinggiran maupun di daerah pedesaan. Penyeragaman kurikulum ini juga berimplikasi pada beberapa kenyataan bahwa sekolah di daerah pertanian sama dengan sekolah yang daerah pesisir pantai, sekolah di daerah industri sama dengan di wilayah pariwisata. Oleh karenanya, kurikulum tersebut menjadi kurang operasional, sehingga tidak memberikan kompetensi yang cukup bagi peserta didik untuk mengembangkan diri dan keunggulankhas yang ada di daerahnya. Sebagai implikasi dari penyeragaman ini akibatnya para lulusan tidak memiliki daya kompetitif di dunia kerja dan berimplikasi pula terhadap meningkatnya angka pengangguran. Untuk itulah kehadiran KTSP diharapkan dapat memberikan jawaban yang konkrit terhadap mutu dunia pendidikan di Indonesia.

Dengan semangat otonomi itu, sekolah bersama dengan komite sekolah dapat secara bersama-sama merumuskan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi lingkungan sekolah. Sebagai sesuatu yang baru, sekolah mungkin mengalami kesulitan dalam penyusunan KTSP. Oleh karena itu, jika diperlukan, sekolah dapat berkonsultasi baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal, sekolah dapat berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten atau Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi, dan Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan secara horizontal, sekolah dapat bermitra dengan stakeholder pendidikan dalam merumuskan KTSP. Misalnya, dunia industri, kerajinan, pariwisata, petani, nelayan, organisasi profesi, dan sebagainya agar kurikulum yang dibuat oleh sekolah benar-benar mampu menjawab kebutuhan di daerah di mana sekolah tersebut berada.

2. Mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan.

Dengan berpijak pada panduan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang dibuat oleh BNSP, sekolah diberi keleluasaan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum sekolah sesuai dengan situasi, kondisi, dan potensi keunggulan lokal yang bisa dimunculkan oleh sekolah. Sekolah bisa mengembangkan standar yang lebih tinggi dari standar isi dan standar kompetensi lulusan.

Sebagaimana diketahui, prinsip pengembangan KTSP adalah (1) Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya; (2) Beragam dan terpadu; (3) Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (4) Relevan dengan kebutuhan kehidupan; (5) Menyeluruh dan berkesinambungan; (6) Belajar sepanjang hayat; (7) Dan seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, KTSP sangat relevan dengan konsep desentralisasi pendidikan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) yang mencakup otonomi sekolah di dalamnya. Pemerintah daerah dapat lebih leluasa berimprovisasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Di samping itu, sekolah bersama komite sekolah diberi otonomi menyusun kurikulum sendiri sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

3. KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitikberatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang akseptabel bagi kebutuhan siswa.

Sesuai dengan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Mendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) dan Peraturan Mendiknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), sekolah diwajibkan menyusun kurikulumnya sendiri. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) itu memungkinkan sekolah menitikberatkan pada mata pelajaran tertentu yang dianggap paling dibutuhkan siswanya. Sebagai contoh misalnya, sekolah yang berada dalam kawasan pariwisata dapat lebih memfokuskan pada mata pelajaran bahasa Inggris atau mata pelajaran di bidang kepariwisataan lainnya.

Sekolah-sekolah tersebut tidak hanya menjadikan materi bahasa Inggris dan kepariwisataan sebagai mata pelajaran saja, tetapi lebih dari itu menjadikan mata pelajaran tersebut sebagai sebuah ketrampilan. Sehingga kelak jika peserta didik di lingkungan ini telah menyelesaikan studinya bila mereka tidak berkeinginan untuk melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi mereka dapat langsung bekerja menerapkan ilmu dan ketrampilan yang telah diperoleh di bangku sekolah.

KTSP ini sesungguhnya lebih mudah, karena guru diberi kebebasan untuk mengembangkan kompetensi siswanya sesuai dengan lingkungan dan kultur daerahnya. KTSP juga tidak mengatur secara rinci kegiatan belajar mengajar (KBM) di kelas, tetapi guru dan sekolah diberi keleluasaan untuk mengembangkannya sendiri sesuai dengan kondisi murid dan daerahnya. Di samping itu yang harus digarisbawahi adalah bahwa yang akan dikeluarkan oleh BNSP tersebut bukanlah kurikulum tetapi tepatnya Pedoman Penyusunan Kurikulum 2006.

4. KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%.

Dengan diberlakukannya KTSP itu nantinya akan dapat mengurangi beban belajar sebanyak 20% karena KTSP tersebut lebih sederhana. Di samping jam pelajaran akan dikurangi antara 100-200 jam per tahun, bahan ajar yang dianggap memberatkan siswa pun akan dikurangi. Meskipun terdapat pengurangan jam pelajaran dan bahan ajar, KTSP tetap memberikan tekanan pada pengembangan kompetensi siswa.

Pengurangan jam belajar siswa tersebut merupakan rekomendasi dari BNSP. Rekomendasi ini dapat dikatakan cukup unik, karena selama bertahun-tahun beban belajar siswa tidak mengalami perubahan, dan biasanya yang berubah adalah metode pengajaran dan buku pelajaran semata. Jam pelajaran yang biasa diterapkan kepada siswa sebelunya berkisar antara 1.000-1.200 jam pelajaran dalam setahun. Jika biasanya satu jam pelajaran untuk siswa SD, SMP dan SMA adalah 45 menit, maka rekomendasi BNSP ini mengusulkan pengurangan untuk SD menjadi 35 menit setiap jm pelajaran, untuk SMP menjadi 40 menit, dan untuk SMA tidak berubah, yakni tetap 45 menit setiap jam pelajaran. Total 1.000 jam pelajaran dalam satu tahun ini dengan asumsi setahun terdapat 36-40 minggu efektif kegiatan belajar mengajar.dan dalam seminggu tersebut meliputi 36-38 jam pelajaran.

Alasan diadakannya pengurangan jam pelajaran ini karena menurut pakar-pakar pendidikan anak bahwa jam pelajaran di sekolah-sekolah selama ini terlalu banyak. Apalagi kegiatan belajar mengajar masih banyak yang terpaku pada kegiatan tatap muka di kelas. Sehingga suasana yang tercipta pun menjadi terkesan sangat formal. Dampak yang mungkin tidak terlalu disadari adalah siswa terlalu terbebani dengan jam pelajaran tersebut. Akibat lebih jauh lagi adalah mempengaruhi perkembangan jiwa anak.

Persoalan ini lebih dirasakan untuk siswa SD dan SMP. Dalam usia yang masih anak-anak, mereka membutuhkan waktu bermain yang cukup untuk mengembangkan kepribadiannya. Suasana formal yang diciptakan sekolah, ditambah lagi standar jam pelajaran yang relatif lama, tentu akan memberikan dampak tersendiri pada psikologis anak. Banyak pakar yang menilai sekolah selama ini telah merampas hak anak untuk mengembangkan kepribadian secara alami.

Inilah yang menjadi dasar pemikiran bahwa jam pelajaran untuk siswa perlu dikurangi. Meski demikian, perngurangan itu tidak dilakukan secara ekstrim dengan memangkas sekian jam frekwensi siswa berhubungan dengan mata pelajaran di kelas. Melainkan memotong sedikit, atau menghilangkan titik kejenuhan siswa terhadap mata pelajaran dalam sehari akibat terlalu lama berkutat dengan pelajaran itu.

Dapat dikatakan bahwa perberlakuan KTSP ini sebagai upaya perbaikan secara kontinuitif. Sebagai contoh, kurikulum 1994 dapat dinilai sebagai kurikulum yang berat dalam penerapannya. Ketika diberlakukan Kurikulum 1994 banyak sekolah yang terlalu bersemangat ingin meningkatkan kompetensi iptek siswa, sehingga muatan iptek pun dibesarkan. Tetapi yang patut disayangkan adalah SDM yang tersedia belum siap, sehingga hasilnya hanya sekitar 30% siswa yang mampu menerapkan kurikulum tersebut.

5. KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan.

Pola kurikulum baru (KTSP) akan memberi angin segar pada sekolah-sekolah yang menyebut dirinya nasional plus. Sekolah-sekolah swasta yang kini marak bermunculan itu sejak beberapa tahun terakhir telah mengembangkan variasi atas kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Sehingga ketika pemerintah kemudian justru mewajibkan adanya pengayaan dari masing-masing sekolah, sekolah-sekolah plus itu jelas akan menyambut gembira.

Kehadiran KTSP ini bisa jadi merupakan kabar baik bagi sekolah-sekolah plus. Sebagian sekolah-sekolah plus tersebut ada yang khawatir ditegur karena memakai bilingual atau memakai istilah kurikulum yang bermacam-macam seperti yang ada sekarang. Sekarang semua bentuk improvisasi dibebaskan asal tidak keluar panduan yang telah ditetapkan dalam KTSP.

Sebagai contoh, Sekolah High Scope Indonesia, sebelumnya sejak awal berdiri pada 1990 telah menggunakan kombinasi kurikulum Indonesia dengan Amerika Serikat (AS). Kendati mendapat lisensi dari AS, namun pihaknya tetap mematuhi kurikulum pemerintah. Caranya dengan mematuhi batas minimal, namun secara optimal memberikan penekanan pada aspek-aspek tertentu yang tidak diatur oleh kurikulum. Misalnya tetap memberikan materi Bahasa Indonesia, namun menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utama.

Kelemahan KTSP

Setiap kurikulum yang diberlakukan di Indonesia di samping memiliki kelebihan-kelebihan juga memiliki kelemahan-kelamahannya. Sebagai konsekuansi logis dari penerapan KTSP ini setidak-tidaknya menurut penulis terdapat beberapa kelemahan-kelamahan dalam KTSP maupun penerapannya, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada.

Pola penerapan KTSP atau kurikulum 2006 terbentur pada masih minimnya kualitas guru dan sekolah. Sebagian besar guru belum bisa diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan ide-ide kreatif untuk menjabarkan panduan kurikulum itu (KTSP), baik di atas kertas maupun di depan kelas. Selain disebabkan oleh rendahnya kualifikasi, juga disebabkan pola kurikulum lama yang terlanjur mengekang kreativitas guru.

2. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan representatif merupakan salah satu syarat yang paling urgen bagi pelaksanaan KTSP. Sementara kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak satuan pendidikan yang minim alat peraga, laboratorium serta fasilitas penunjang yang menjadi syarat utama pemberlakuan KTSP.

3. Masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif baik konsepnya, penyusunannya maupun prakteknya di lapangan.

Masih rendahnya kuantitas guru yang diharapkan mampu memahami dan menguasai KTSP dapat disebabkan karena pelaksanaan sosialisasi masih belum terlaksana secara menyeluruh. Jika tahapan sosialisasi tidak dapat tercapai secara menyeluruh, maka pemberlakuan KTSP secara nasional yang targetnya hendak dicapai paling lambat tahun 2009 tidak memungkinkan untuk dapat dicapai.

4. Penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurang pendapatan para guru.

Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) akan menambah persoalan di dunia pendidikan. Selain menghadapi ketidaksiapan sekolah berganti kurikulum, KTSP juga mengancam pendapatan para guru. Sebagaimana diketahui rekomendasi BSNP terkait pemberlakuan KTSP tersebut berimplikasi pada pengurangan jumlah jam mengajar. Hal ini berdampak pada berkurangnya jumlah jam mengajar para guru. Akibatnya, guru terancam tidak memperoleh tunjangan profesi dan fungsional.

Untuk memperoleh tunjangan profesi dan fungsional semua guru harus mengajar 24 jam, jika jamnya dikurangi maka tidak akan bisa memperoleh tunjangan. Sebagai contoh, pelajaran Sosiologi untuk kelas 1 SMA atau kelas 10 mendapat dua jam pelajaran di KTSP maupun kurikulum sebelumnya. Sedangkan di kelas 2 SMA atau kelas 11 IPS, Sosiologi diajarkan selama lima jam pelajaran di kurikulum lama. Namun di KTSP Sosiologi hanya mendapat jatah tiga jam pelajaran. Hal yang sama terjadi di kelas 3 IPS. Pada kurikulum lama, pelajaran Sosiologi diajarkan untuk empat jam pelajaran tapi pada KTSP menjadi tiga jam pelajaran. Sementara itu masih banyak guru yang belum mengetahui tentang ketentuan baru kurikulum ini. Jika KTSP telah benar-benar diberlakukan, para guru sulit memenuhi ketentuan 24 jam mengajar agar bisa memperoleh tunjangan.

Beberapa faktor kelemahan di atas harus menjadi perhatian bagi pemerintah agar pemberlakuan KTSP tidak hanya akan menambah daftar persoalan-persoalan yang dihadapi dalam dunia pendidikan kita. Jika tidak, maka pemberlakuan KTSP hanya akan menambah daftar makin carut marutnya pendidikan di Indonesia.

Sumber:

http://re-searchengines.com/imamhanafie3-07-2.html


Kurikulum Harusnya Bisa Prediksi SDM Masa Depan

Kamis, 20 November 2008 | 18:46 WIB

BANDUNG, KAMIS — Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang saat ini diterapkan perlu dievaluasi. Idealnya, kurikulum itu juga mampu memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan seperti halnya diterapkan di Malaysia dan sejumlah negara maju lainnya.

Demikian pokok pemikiran yang muncul dalam Seminar Pengembangan Model Evaluasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kamis (20/11) di Gedung JICA Universitas Pendidikan Indonesia. Hadir pembicara pakar kurikulum dari UPI, Universiti Malaya, Malaysia, dan Pusat Kurikulum Depdiknas RI.

Said Hamid Hasan, pakar kurikulum UPI, mengatakan, kurikulum adalah suatu hal yang bersifat dinamis. Menyesuaikan kebutuhan dan tren zaman. "Untuk itu, tidak ada salahnya kurikulum tiap periode disesuaikan. Kalau ganti menteri tidak ganti kurikulum, itu namanya menteri bodoh," ucapnya.

Hanya, kurikulum itu hendaknya tidaklah sekedar menitikberatkan aspek kognitif, apalagi yang sifatnya hanya ingatan dan komprehensi (comprehension) semata. "Inikan suatu masalah. Murid tidak diuji bagaimana memahami. Pendidikan moral misalnya, itu mesti lebih diarahkan ke kognisi. Isinya definisi-definisi. Tetapi, bagaimana caranya agar mereka bisa mengembangkan nilai-nilai itu dalam praktik, nyaris tidak ada," tuturnya.

Di dalam seminar ini, pakar kurukulum dari Malaysia, Saidah Siraj dan Zhaharah Husein berpendapat, di masa-masa mendatang, aspek softskill jauh dibutuhkan daripada kemampuan teknis dan kecerdasan SDM. Softskill yang berupa penguasaaan komunikasi, watak baik, dan kecerdasan emosional, menjadi hal unik yang membedakan dengan SDM lainnya. "Di tempat kami, siswa sejak dini diajarkan softskill dan entrepenurship," tutur Zhaharah.

Bahkan, seperti halnya di Amerika Serikat dan Qatar, pakar-pakar di Universiti Malaya kini tengah merancang kurikulum masa depan yang menggunakan bantuan sistem Delphie dan Cross Impact Analysis (CIA). Sistem ramalan kurikulum i ni biasa diterapkan di bisnis sekuritas dan militer di AS.

Dalam tahap awal, ucap Zharahah, tim pengembang menemukan kesimpulan awal bahwa bentuk pekerjaan di masa depan (10-15 tahun ke depan) bergantung pada kondisi ekonomi bangsa, pasar SDM akan makin berkurang akibat kemajuan teknologi. "Mereka pun menyimpulkan, pendidikan di tingkat dasar (taman kanak-kanak) jauh lebih penting daripada perguruan tinggi. Makanya, di Malaysia sekarang, iuran untuk pre school (TK) bisa tiga kali lipat lebih mahal dari universitas," ucapnya.

Hermana Soemantrie, dari Pusat Kurikulum Depdiknas RI membenarkan, KTSP setelah diterapkan dua tahun perlu dievaluasi efektivitasnya. Namun, terbatasnya pakar dalam bidang evaluasi kurikulum menjadi salah satu kendala.

sumber :
http://www.kompas.com/read/xml/2008/11/20/18464446/kurikulum.harusnya.bisa.prediksi.sdm.masa.depan

Berharap Jadi Barometer Pendidikan di Kalimantan

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Adaro Indonesia pada Mei 2009 ini meluncurkan sekolah model sebagai fokus program mereka dalam pembangunan komunitas (community development) bidang pendidikan selama periode 2009-2012. Berada di wilayah operasional tambangnya, sekolah ini diharapkan siap bersaing dengan sekolah-sekolah lain di Kalimantan sebagai sekolah unggulan.

Terdiri atas 3 SD, 3 SMP, dan 2 SMA, program sekolah model tersebut dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu, tahap leveling, empowering, dan continous improvement.

Tahap leveling dilaksanakan berupa identifikasi mutu pendidikan masing-masing sekolah dan kualitas yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Tahap ini bertujuan untuk memantapkan mutu sekolah dan kualitas proses belajar mengajar serta pembiasaan pembangunan karakter.

Pada tahap empowering, program selanjutnya berupa pemantapan mutu sekolah, kualitas prose belajar mengajar, pembiasaan pembangunan karakter, dan evaluasi program. Sementara tahap ketiga atau continous improvemen meliputi peningkatan habitat, penguatan sistem infrastruktur, dan pengembangan sekolah menuju sekolah mandiri.

Pada akhir 2012, delapan sekolah model tersebut ditargetkan sudah mandiri dan menjadi pusat referensi bagi peningkatan mutu pendidikan di sekolah-sekolah di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah.

"Smart teaching and learning"

Sekolah model diluncurkan sebagai komitmen PT Adaro Indonesia untuk mewujudkan SDM dan dunia pendidikan yang berkualitas di sekitar wilayah operasional tambangnya. Untuk mencapai tujuan itu, Lembaga Pengembangan Potensi Pendidikan Adaro-Partners PT Adaro Indonesia sebagai pelaksana program tersebut menyusun standar mutu pendidikan yang melibatkan kepala sekolah, guru, siswa, dan kultur sekolah.

Selain itu, sekolah juga dilengkapi dengan sistem informasi manajemen sekolah sebagai komponen pengukur sekolah model. Melalui program ini, semua tenaga pengajar dibekali dengan beragam pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas belajar mengajar, seperti pelatihan implementasi kurikulum, smart teaching dan learning, serta profesionalisme guru. Dengan metode smart teaching dan smart learning, seorang guru akan mampu membuat suasana belajar menjadi lebih bergairah, siswa penuh semangat, dan memiliki tujuan yang terarah.

Selain guru, program ini juga mengarahkan kepala sekolah untuk memiliki kompetensi. Kepala sekolah dipersiapkan untuk bisa merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen mutu sekolah. Output-nya, sekolah memiliki visi dan misi, strategi, jaminan kualitas lulusan, program, standar operational procedure, serta pengawasan kualitas.

Diluncurkan pada Mei 2009 siswa yang menimba pendidikan di sekolah model ini diharapkan dapat menerapkan keterampilan belajar yang baik, seperti menghafal, pemetaan pikiran, membaca cepat, dan mampu membuat resume. Dengan sistem dan fasilitas pendidikan yang menunjang dan dukungan kualitas yang meningkat, PT Adaro Indonesia mengharapkan prestasi siswa akan mampu mengangkat citra sekaligus prestasi sekolah model untuk masuk ke dalam peringkat 3 besar di tingkat kabupaten/kota.

sumber :
http://www.kompas.com/lipsus052009/pread/xml/2009/05/04/11320193/Berharap.Jadi.Barometer.Pendidikan.di.Kalimantan.

Senin, 18 Mei 2009

Manajemen Pengajaran/Kurikulum

Pimpinan sekolah harus sadar bahwa kurikulum yang ada perlu dipahami benar-benar oleh guru-guru, sehingga mereka dapat menjabarkannya secara lebih luas dan dapat mengembangkan secara kreatif. Kurikulum ini kemudian perlu dijabarkan dalam kegiatan pengajaran di sekolah seperti perencanaan kegiatan pengajaran/pembuatan kalender pendidikan, penjadwalan, program pengajaran catur wulan/semester/tahunan hingga persiapan mengajar serta evaluasinya.

Kegiatan dalam Manajemen pengajaran/kurikulum diantaranya meliputi :

- Pengadaan buku kurikulum termasuk pedoman-pedomannya.

- Penjabaran tujuan-tujuan pendidikan, tujuan umum, tujuan instruksional, tujuan kurikuler dan tujuan-tujuan khusus.

- Penyusunan program-program kurikuler dan kegiatan-kegiatan tambahannya, termasuk dalam hal ini program tahunan.

- Pengembangan alat-alat pelajaran.

- Penyusunan jadwal dan pembagian tugas mengajar.

- Pengembangan sistem evaluasi belajar.

- Pengawasan terhadap proses belajar mengajar.

- Penyusunan norma kenaikan kelas.

Masalah-masalah yang cukup sukar yang dihadapi Pimpinan sekolah dalam bidang kurikuler ini antara lain : pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan dan minat, pengembangan/pembinaan kemampuan guru dalam mengajar serta meningkatkan mutu pengajaran.

Manajemen yang berhubungan dengan pengajaran/pembinaan kurikulum antara lain:

- Buku pedoman kerja tahunan.

- Statistik kemajuan belajar.

- Jadwal tahunan/kalender pendidikan.

- Jadwal pelajaran.

- Daftar buku siswa.

- Daftar buku pegangan guru.

- Buku observasi kelas, dsb.

Sumber:

http://www.geocities.com/pengembangan_sekolah/kumpulan1.html

Rabu, 13 Mei 2009

Bedah kurikulum dalam KTSP

Kata banyak pendidik, sekarang ini jamannya KTSP. Sebuah singkatan yang pasti anda tahu artinya. Dengan segenap prasangka baik saya yakin KTSP dibuat untuk menolong guru, bukan malah mempersulit. Jika yang terjadi di lapangan banyak guru merasa kesulitan dalam menerapkan, mungkin yang harus ditambah adalah semangat guru untuk bereksplorasi dan mencari metode pembelajaran yang baru dan menantang sebagai pelengkap.

Dengan adanya KTSP sebenarnya guru dan semua elemen sekolah kembali belajar dan memaknai perencanaan pengajaran sebagai cara untuk lebih baik dalam membelajarkan siswa.

Mari menjadikan KTSP sebagai pengiring bagi guru dalam menjalani manajemen berbasis Sekolah yang berlandaskan pada otonomi.

Sudah sepantasnyalah semua pihak dalam hal ini, pengawas, kepala Sekolah dan guru menjadikan RPP dan silabus dalam KTSP sebagai working document.


Working document berarti sebuah dokumen kerja yang terus menerus berkembang dan dikembangkan. Tidak ada kata ‘salah’ saat mengembangkan sebuah dokumen kerja.

Semangat bereksplorasi dan terus kembali pada panduan yang sudah ada dan disediakan harus terus dipupuk jika tidak ingin KTSP bernasib sama dengan kerangka kerja kurikulum sebelumnya. Untuk itu langkah yang sekolah bisa lakukan untuk membuat KTSP menjadi perangkat yang setia dalam merancanakan pembelajaran antara lain dengan melakukan bedah kurikulum.

Dalam proses ini guru akan mengumpulkan dan mendokumentasikan data yang ada dalam kurikulum. Secara bersama-sama guru mengidentifikasi keterampilan dan isi materi yang diajarkan serta penilaian yang digunakan per mata pelajaran dan tingkatan kelas.

Dengan demikian guru mempunyai catatan mengenai apa yang sudah dan belum diajarkan.

Dalam kegiatan bedah kurikulum langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain:

1. Mengumpulkan data semua kurikulum KBK dan KTSP yang ada

2. Semua guru melakukan review terhadap kurikulum (masing-masing melihat kompetensi dasar dan standar kompetensi)

3. Bergabung dalam grup dengan jumlah yang disesuaikan, kemudian berbagi hasil temuan

4. Setiap grup membandingkan apa yang sudah ditemukan

5. Bersama-sama mengidentifikasi:

  • Pemahaman Bermakna (enduring understanding)
  • Pertanyaan Inti (essential question)
  • Penilaian yang utama dan alternative penilaian
  • Kegiatan Belajar Mengajar seperti apa yang bisa dilakukan
  • Metode pembelajaran apa yang cocok
  • Keterampilan serta pengetahuan apa yang harus dikuasai
  • Identifikasi tema-tema besar yang diperlukan dalam perencanaan pembelajaran setahun ajaran
  • Menentukan tema yang mungkin diambil (kriteria: menarik, relevan, menantang, signifikan)
  • Tema dapat diambil dari salah satu/lebih dari satu bidang studi
  • Susun dan kelompokkan materi pembelajaran
  • Sesuaikan dengan kalender akademik
  • Tentukan waktu yang dibutuhkan dalam setiap tema

Manfaat yang bisa dipetik dari kegiatan bedah kurikulum ini adalah kegiatan belajar mengajar menjadi lebih terstruktur, secara bersama-sama guru bisa mengidentifikasi hal-hal yang tidak perlu atau sudah ketinggalan jaman dalam membelajarkan siswa, memungkinkan integrasi antar bidang kurikulum. Selain itu program ini bisa membuat rencana penilaian siswa menjadi lebih mudah, saat guru merencanakan pembelajaran dengan gampang guru bisa mengetahui pengetahuan apa saja yang sudah atau belum dikuasai siswa. (ingat metode KWL)

Hal lain yang menjadi perhatian adalah saat melaksanakan kurikulum melalui RPP jangan lupakan bahwa kegiatan pembelajaran harus bersandar pada prinsip ‘PAIKEM’ yaitu, pembelajaran aktif inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

sumber:

http://gurukreatif.wordpress.com/2008/05/08/bedah-kurikulum-dalam-ktsp/

Manajemen Kurikulum atau Manajemen Sekolah?

MANAJEMEN KURIKULUM ATAU MANAJEMEN SEKOLAH?
Salah kaprah atau Ketidak-pedulian?

KabarIndonesia
Dalam dua tulisan terdahulu : YANG TERLEWATKAN DARI KTSP dan SEHABIS KTSP LALU APA? SKS! penulis telah memaparkan secara teknis upaya-upaya untuk memahami grand design pendidikan kita yang menyatu dengan langkah-langkah untuk mencapai kriteria Sekolah Mandiri. Dalam tulisan itu penulis juga mensyaratkan penerapan KTSP secara benar (melalui penyusunan Dokumen I dan Dokumen II seperti yang termaktub dalam Permen No. 22/2006, Permen No. 23/2006 dan Permen No. 24/2006 bulan April 2006) serta perlunya pembenahan manajemen sekolah (melalui Permen No. 19/2007 bulan Mei 2007 tentang MBS (Manajemen Berbasis Sekolah).

Namun amat disayangkan bahwa kita hanya mengikutinya sepotong-sepotong sehingga sekolah-sekolah kita terjebak dalam pola kebiasaan lama, tak ada upaya menuju perubahan, terobosan dan revitalisasi seperti yang telah penulis uraikan dalam dua tulisan terdahulu. Mengapa ini semua terjadi? Karena kita selalu bergerak dalam tataran wacana sedangkan rangkaian Peraturan Mendiknas (Permen) itu membutuhkan langkah-langkah teknis implementasi konkrit di lapangan.

Meskipun penulis sudah menengarahi KTSP sebagai revolusi dalam dunia pendidikan kita, tapi sekolah-sekolah kita tetap melihatnya secara adem ayem saja. Apa sebabnya? Filosofi perubahan ini tak tertangkap, yaitu perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam dunia pendidikan kita dapat diaudit secara jelas dan terukur. Kompetensi guru dan siswa harus dapat diaudit, begitu pula kinerja sekolah dan tenaga kependidikan (kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru) harus dapat diaudit secara jelas dan terukur. Kesalah-pahaman dan kesalah-kaprahan

Bila sekolah-sekolah tidak menyusun KTSP menurut 15 langkah standar minimal yang disyaratkan oleh para pakar disain kurikulum (Bloom, Peter W. Airisian, Mills dll) maka benang merah antara KTSP dan MBS tak akan terlihat. Rumusan Visi dan Misi sekolah hanya akan menjadi penghias dinding ruang Kepala Sekolah saja sedangkan para guru bekerja menurut polanya sendiri-sendiri.

Disiplin makin merosot dan pendidikan budi pekerti tetap terabaikan (orang hanya berbicara tentang pendidikan nilai yang diseminarkan dan tak membumi). Seluruh stakeholders akan terjebak dalam kesalah-pahaman yang fatal yaitu menganggap KTSP sebagai urusan administrasi (manajemen kurikulum) guru semata, bukan urusan pembenahan manajemen sekolah.

Transparansi dan akuntabilitas hanya dipahami sebagai penilaian hard competency (cepatnya membagi hasil ulangan/test kognitif saja) tanpa melihat potensi soft competency (psikomotorik dan afektif) yang terpendam dalam diri siswa. Akibatnya akan muncul kesalah-kaprahan massal yaitu menganggap pengadopsian tata cara terapan manajemen kurikulum sebagai suatu terobosan baru seperti :
  • - penggunaan SMS (sistim manajemen sekolah) yang tak lebih adalah pelaporan nilai ulangan/test kognitif secara on-line, atau
  • - SAS (sistim administrasi sekolah) yang tak lebih adalah pelaporan silabus dan hasil pembelajaran dalam suatu bank data yang tersentralisir dan dapat diakses publik (namun proses pemelajaran (yang sangat berbeda dengan proses pembelajaran) yang sangat penting dalam penyusunan KTSP malah tak terakomodasi dalam SAS), atau
  • - SIMS (sistim informasi manajemen sekolah) dan SIMDIKDU (sistim informasi pendidikan terpadu) yang tak lebih dari penyatuan data informasi siswa, kurikulum dan rapor serta data kelengkapan infrastruktur sekolah yang biasanya tersimpan dalam bank data sekolah di server yayasan menjadi terbuka dan dapat diakses publik (namun hal ini tidak menjawab pertanyaan bagaimana cara mengaudit kinerja sekolah dan kinerja semua tenaga kependidikan (kepala sekolah/wakil kepala sekolah dan guru) melalui SIMS/SIMDIKDU.
Kalau semua data sudah bisa disatukan di bank data dan dapat diakses publik, so what gitu lho? Apakah sekolah lalu siap untuk maju dalam sertifikasi ISO 9000 (audit manajemen berstandar internasional)?


Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dari uraian di atas, nampak jelas bahwa manajemen kurikulum sangat berbeda pengertiannya dengan manajemen sekolah. Meskipun MBS pernah disosialisasikan pada tahun 1994 (bersamaan dengan sosialisasi kurikulum 1994) dan para guru pernah ditatar tentang MBS namun penerapannya tak pernah dimonitor.

Apa tolok ukurnya? Pengisian 186 butir Evaluasi Diri dari BAS (Badan Akreditasi Sekolah) yang disyaratkan dalam pemenuhan perolehan akreditasi sekolah menjadi kegiatan yang seremonial dan tak lebih dari pengumpulan dokumen foto copy yang siap diperiksa oleh asesor. Para Kepala Sekolah tidak pernah ditatar dalam pembuatan analisis SWOT yang benar, akibatnya, W (weakness) tetap menjadi kekurangan sekolah tanpa ada campur tangan Yayasan untuk meningkatkannya menjadi S (strength) sedangkan T (threats) tetap menjadi batu sandungan bagi sekolah tanpa kemampuan untuk mengatasinya dan mengubahnya menjadi peluang emas menghadapi persaingan regional.

Akibatnya analisis SWOT hanya menjadi salah satu buku yang memenuhi almari Kepala Sekolah.Lalu bagaimana jalan keluarnya? Kembali ke filosofi pendidikannya. Akreditasi ditujukan untuk meningkatkan kualitas manajemen sekolah agar para guru mampu bersaing secara regional.

Untuk melangkah maju, para guru harus selalu mendokumentasikan capaiannya agar tidak terjadi duplikasi sehingga para guru dapat terus mengevaluasi diri (memetik pelajaran dari pengalaman proses pemelajaran sebelumnya), yaitu mampu mengukur hard competency dan soft competency yang ada dalam diri setiap siswa.

Untuk membuat akreditasi menjadi satu langkah pendahuluan (prerequisite) dalam menuju sertifikasi ISO 9000, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Mendiknas (Permen) No. 19 tahun 2007 bulan Mei 2007 tentang MBS (manajemen berbasis sekolah) yang terdiri dari 3 (tiga) dokumen yaitu :
  • - Dokumen I tentang 5 bidang yang harus dibenahi dalam upaya meningkatkan mutu manajemen persekolahan yang dilengkapi dengan rincian tugas yang harus diemban oleh guru penanggung jawab tiap bidang
  • - Dokumen II tentang penilaian proses dan evaluasi capaian tugas yang diemban sehingga kinerja sekolah dapat dirumuskan dengan baik
  • - Dokumen III tentang audit kinerja sekolah dan audit kinerja tenaga kependidikan
Jadi ada tiga jalan untuk memperbaiki kinerja sekolah dan memacu sekolah-sekolah kita agar tidak tetap adem ayem yaitu :
  1. Menerapkan Permen No. 22, No. 23 dan No. 24 tahun 2006 tentang KTSP secara benar serta melengkapinya dengan Permen No. 19 tahun 2007 tentang MBS dengan sasaran meraih sertifikat ISO 9000. Bagaimana caranya? Pihak Yayasan/Komite Sekolah harus membuat laman (website) sekolah yang bersifat inter aktif dan memuat data guru, silabus serta PBK (penilaian berbasis kelas) seperti yang termaktub dalam PP no. 19 tahun 2005. Bila Yayasan/Komite Sekolah kurang mampu mengusahakan laman yang membutuhkan bandwidth yang besar dan secara akademik memenuhi kriteria sekolah on-line, maka Yayasan/Komite Sekolah dapat bergabung dengan Oracle Education Foundation untuk mengisi laman Think.com (laman komunitas pemelajaran inter aktif internasional dimana para guru, siswa dan orang tua dapat saling berinter aksi dengan komunitas pendidikan lain di seluruh dunia secara on-line) yang training-nya gratis dan penyediaan data base-nya tak terbatas.
  2. Menjajaki langkah-langkah untuk memulai penerapan SKS (sistim kredit semester), sebab dengan persiapan menuju ke SKS, pihak Yayasan/Komite Sekolah dan sekolah dipaksa untuk memperbaiki manajemen persekolahan menuju pada penerapan moving class dan MBS. Dengan demikian, secara prinsipiil, cara pandang dan pola pikir (mindset) semua stakeholders akan berubah, dari menilai/menghakimi siswa (transformatif, generatif dan transmission) menjadi menghargai proses sekecil apapun partisipasi yang ditunjukkan oleh siswa (kognitivisme, behaviorisme dan konstruktivisme).
  3. Mengadopsi kurikulum internasional seperti IB, Cambridge, GAC dll, sebab dengan diterapkannya kurikulum internasional ini, maka pola manajemennya juga harus disesuaikan dengan tuntutan pemerolehan akreditasinya yang mengacu pada pemenuhan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik, bukan sekedar pengajaran yang bermutu.
Lalu bagaimana bila Yayasan/Komite Sekolah atau sekolah tidak berminat untuk meraih sertifikat ISO 9000? Ada dua jalan yaitu :
  • - mengadopsi pola sekolah alternatif seperti SD Mangunan di Yogya yang dirintis oleh alm Romo Mangunwijaya Pr dan mengembangkannya sampai ke tingkat SMP dan SMA, atau
  • - membangun sekolah komunitas seperti yang disyaratkan dalam RUU BHP (Rancangan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan) dimana semua stakeholders berperan serta dalam menentukan kemajuan dan mutu pendidikan dan pengajaran di sekolah (peran Yayasan menjadi minimalis)
Apapun jalan yang dipilih, sekolah-sekolah kita tidak boleh berhenti melangkah atau arus penutupan sekolah-sekolah Inpres yang sudah terjadi di desa-desa akan merambah juga ke sekolah-sekolah swasta/negeri yang selama ini dinilai bisa survive, kalah bersaing dengan sekolah-sekolah internasional yang makin menjamur di tanah air. (Harap diingat, menurut klausul WTO bahwa sektor pendidikan di Indonesia termasuk sektor yang terbuka untuk modal asing)


sumber :

http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=13&dn=20071019073309

MBS dalam Penerapan Kurikulum 2004

JC Tukiman Taruna


PERGANTIAN tahun ajaran 2003/2004 ke 2004/2005 serta-merta membuat akrab kosakata phasing in-phasing out, terutama di kalangan Departemen Pendidikan Nasional atau dinas pendidikan, mengingat penahapan implementasi Kurikulum 2004 (yang di banyak tempat tetap saja disebut kurikulum berbasis kompetensi) secara pasti dilaksanakan.

Di Jawa Tengah, misalnya, phasing in-phasing out akan berlangsung tiga tahun; misalnya tahun ajaran (TA) 2004/2005 kelas I sudah melaksanakan Kurikulum 2004, sedangkan kelas II dan kelas III belum. Selanjutnya, pada TA 2005/2006 nanti kelas I meneruskannya, kelas II mulai menerapkan Kurikulum 2004, sedangkan kelas III belum; namun pada TA 2006/2007 kelas III mulai menerapkannya, sedangkan kelas I dan II meneruskan penerapannya. Begitu seterusnya sehingga pada TA 2008/2009 semua kelas dan sekolah sudah menerapkan Kurikulum 2004. Penerapan secara bertahap seperti itulah yang disebut phasing in-phasing out.

Dua hal

Apa yang membedakan Kurikulum 2004 dari Kurikulum 1994? Pertanyaan itu selalu muncul di berbagai fora, dan secara sederhana saya selalu menyebutkan dua hal yang membedakan, pada (a) metode pembelajaran, dan (b) penilaian/evaluasi. Metode pembelajaran, yang sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2004, amat besar perhatiannya pada proses yang PAKEM (pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan) sehingga dengan cara seperti itu guru mengetahui kompetensi siswa. Sementara penilaian/evaluasi amat kuat perhatiannya pada proses, bukan hasil akhir, dan model penilaian proses ini sangat dikenal dengan penilaian portofolio.

PAKEM selama ini telah dikembangkan melalui penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), terutama MBS yang sejak tahun 1999 dikerjakan UNESCO-UNICEF bekerja sama dengan Departemen Pendidikan Nasional. Artinya, akselerasi Kurikulum 2004 mulai TA 2004/2005 sedikit banyak telah diantisipasi dengan lebih siap oleh ribuan sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiah (MI), yang selama ini telah menjadi rintisan pelaksanaan MBS di sembilan provinsi dan meliputi lebih dari 40 kabupaten/kota. Perkembangan penerapan PAKEM di sekolah-sekolah itu, antara lain, terbukti lewat kian menariknya kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah. Sebelum penerapan MBS, KKG tidak menarik minat guru datang karena hampir selalu diisi segala macam ceramah atau pengarahan; sedangkan kini KKG banyak dimanfaatkan guru-guru untuk menyusun bahan ajar (BA). Konkretnya, kini setiap kali KKG, guru-guru kelas I berkumpul dengan sesama guru kelas I, demikian juga guru-guru kelas III, kelas IV, dan seterusnya berkumpul dengan sesamanya untuk menyusun BA setiap subtema/subpokok bahasan. Penyusunan BA seperti itu amat membantu guru dan mereka tidak perlu lagi membuat persiapan mengajar seperti dulu, dan dengan BA guru kian didorong untuk menjalani proses pembelajaran penuh dengan penerapan PAKEM.

Tentang penilaian portofolio, kita perlu menyimak penjelasan Margaret Forster & Geoff Masters (1996, Portfolios Assessment Resource Kit) berikut. Disebutkan, "portfolios are collection of artifacts of students’ learning experiences assembled over time." Maksudnya, penilaian portofolio amat menekankan pada proses perkembangan anak. Kalau bulan pertama semester satu anak kelas II SD Negeri Kalibendu sudah mampu menghasilkan tulisan/kalimat terdiri dari tiga sampai lima kata, berikutnya dalam bulan kedua sudah bertambah menjadi enam kata, dan memasuki bulan ketiga sudah bertambah lagi menjadi tujuh kata; hasil dari proses itulah artifacts anak-anak. Artinya, guru (dan orangtua tentu saja) selama bulan-bulan awal semester sudah mampu mengetahui tingkat kemajuan anak secara individual, dan hasil proses itulah yang memberi gambaran proses bagi Tanoto ataupun Erlyn dan siswa lain perihal kemajuan masing-masing.

Contoh "artifacfs"

Contoh berikut terjadi di kelas I sebuah SD rintisan MBS di Wonosobo (Jawa Tengah) pada saat dilakukan kegiatan "guru magang" di sekolah itu. Hasil siswa bernama Heri diberi nilai 80 oleh ibu guru dan tulisan Antoro bernilai 75. Tugas yang harus dikerjakan anak ialah menulis sesuai dengan contoh tulisan guru sebagaimana ada pada lembaran yang dibagikan kepada setiap siswa. Tugas individual itu diberikan guru setelah ia menerangkan secara klasikal tentang cara menulis tegak dan tegak bersambung seraya anak-anak membaca tulisan itu. Sebelum anak-anak mengerjakan tugas individual, segera setelah guru menerangkan secara klasikal dipanggillah secara bergantian tiga anak untuk menulis di papan tulis. Guru mengajak murid yang duduk di kursi masing-masing memerhatikan apakah temannya yang maju menulis di papan tulis menulis dengan benar. Baru setelah itu guru membagikan kertas yang telah ada contoh tulisan (empat baris) kepada semua anak, lalu semua anak mengerjakan tugas tersebut.

Contoh ini menegaskan suatu proses/penahapan yang jelas. Kalau saja setiap guru mampu mengajarkan seperti itu, dapat dipastikan siswa akan menghasilkan tulisan tegak dan tegak bersambung yang kian baik, rapi, dan terbaca; dan besarlah harapan kita akan terjadinya perbaikan mutu tulisan tangan anak-anak kita. Perbaikan mutu pendidikan dan segala upaya perbaikan mutu senantiasa berawal dari tulisan. Tulisan tidak baik berarti tulisan yang tidak dapat dibaca, dan tulisan yang tidak terbaca pasti sulit sekali dipahami, dan tulisan yang sulit dipahami memberikan gambaran betapa rendah mutu pembelajaran. Begitu seterusnya.

Forster & Masters menjelaskan sekurangnya ada lima topik utama yang harus didalami ketika berbicara tentang portofolio, yakni pertama, yang namanya portofolio itu banyak dan berbeda-beda sesuai dengan tujuannya yang berbeda-beda. Kedua, ada yang disebut "portofolio setengah jalan/jadi", ada juga portofolio jadi-penuh; dan ketiga, portofolio terdokumentasi. Selanjutnya, keempat, portofolio yang siap dipertunjukkan/dilaporkan, sedangkan yang kelima, bagaimana melakukan persiapan dan mencermati portofolio. Topik kelima ini sangatlah penting untuk diuraikan panjang lebar, terutama untuk mendorong para guru di bangku SD/MI dapat melaksanakannya tanpa kesulitan berarti. Persiapan terbaik tentulah guru mempunyai BA, selanjutnya mempersiapkan semacam map untuk masing-masing muridnya dalam rangka mempermudahnya to collect and record evidence of student achievement. Setiap penugasan oleh guru perlu disertai dengan hasil individual murid. Selanjutnya, hasil kumpulan artifacts itu dapat dimanfaatkan untuk mencermati perkembangan murid seraya mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan pokok ini: Untuk tujuan apa portofolio dilakukan?: (a) Apakah untuk mengetahui proses ataukah hasilnya?; (b) Cocokkah dengan tujuan kurikulum atau target yang akan dicapai?; dan (c) Apa saja yang akan dilaporkan dalam setiap tahapan penilaian portofolio?

Akselerasi Kurikulum 2004

Sangat bisa dipahami kalau akselerasi implementasi Kurikulum 2004 membawa serta kesulitan guru melakukan penilaian model portofolio. Karena itu, perlu diperhatikan penegasan Forster & Masters tentang lima tangga merancang portofolio, yakni (a) tujuan melakukan penilaian portofolio harus dirumuskan jelas, (b) rumuskan isinya secara spesifik tetapi singkat, (c) rumuskan cara melakukan seleksi artifacts, (d) rumuskan hal-hal yang akan lebih dicermati dan kriterianya, dan (e) tegaskan sejak awal metode estimasi dan format pelaporannya. Dalam setiap tangga rancangan, diberikan ancar-ancar strateginya; misalnya pada tangga perumusan tujuan portofolio, strategi yang ditawarkan antara lain tujuan dirumuskan secara rinci, rumuskan juga instruksi-instruksi kuncinya dan kaitkan tujuan penilaian portofolio dengan apa yang akan dicapai dalam kurikulum maupun pemetaan prosesnya.

Pengalaman melaksanakan MBS yang di banyak sekolah rintisan juga telah melaksanakannya, penilaian portofolio bukanlah sesuatu yang sulit, dan kalau penilaian ini akan dilaksanakan di sekolah, secara langsung sekolah dapat mengajak peran serta orangtua. Mekanisme seperti ini sangat cocok dengan tuntutan kurikulum berbasis kompetensi sebab melalui proses yang dilalui secara cermat dan bersama-sama oleh murid, guru, dan orangtua, kompetensi masing-masing pihak semakin jelas. Tegasnya, penilaian portofolio berkaitan erat dengan perlu ditingkatkannya peran serta orangtua/masyarakat secara akademis, bukan sekadar peran serta non-akademis; dan bila keseluruhan proses dan mekanismenya ditempuh dengan baik, niscaya kualitas pendidikan akan semakin membaik.

JC Tukiman Taruna Doktor di Bidang Community Development; Provincial Project Officer Manajemen Berbasis Sekolah untuk Provinsi Jawa Tengah; Tinggal di Ungaran

sumber :

http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0407/19/opini/1151172.htm

Minggu, 19 April 2009

IMPLEMENTASI KURIKULUM:


Sebuah Perbandingan antara Kurikulum Ornstein & Hunkins dan KTSP

Oleh: Lukman A. Irfan
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta,
Bekerja di Program Pascasarjana Magister Studi Islam UII Yogyakarta
Bidang Pengembangan Akademik


A. Pendahuluan
Implementasi evaluasi pendidikan yang ditetapkan pemerintah, yaitu Ujian Nasional 2006 barusan berlangsung. ‘Gawe’ besar pendidikan nasional tersebut secara umum dinyatakan berlangsung dengan sukses. Namun, pernyataan kesuksesan Ujian Nasional secara umum tersebut menyisakan kasus: Di Medan kasus Air Mata Guru yang mencoba membuktikan penyimpangan pelaksanaan Ujian Nasional dan di Jakarta kasus dikabulkannya gugatan citizen law suit (hak gugat warga negara) Ujian Nasional 2006 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Ujian nasional merupakan rangkaian besar pelaksanaan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003. Undang-undang, peraturan menteri, peraturan pemerintah. Implementasinya memang seringkali menimbulkan jarak. Begitu juga dengan Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, dalam implementasinya (walau saat ini masih masa transisi), namun di beberapa daerah sudah mulai menunjukkan indikator adanya kesulitan pelaksanaannya 9atau lebih tepat kekahawatiran dan kebingungan.
Makalah berikut akan mencoba mereview Bab X dari buku yang ditulis oleh Allan C. Ornstein dan Francis P. Hunkins. 2004. Curriculum: Foundation, Principles, And Issues, Fourth Edition. Boston USA: Pearson Education, tentang Curriculum Implementation. Pereview akan mendeskripsikan inti Implementasi Kurikulum yang ada dalam buku tersebut dan kemudian menelaahnya dan mengkontektualisasikannya dengan implementasi KTSP.

B. Pokok Pembahasan dalam Implementasi Kurikulum Ornstein & Hunkins
Fokus Pembahasan Implementasi Kurikulum Ornstein & Hunkins meliputi: 1) Mengapa implementasi mempertimbangkan suatu aktivitas restrukturisasi? 2) Bagaimana cara menghubungkan perencanaan dengan implementasi? 3) Apa peran communication play (?) dalam aktivitas pelaksanaan? 4) Untuk apa perluasan berkaitan dengan sifat alami perubahan bersamaan dengan imlementasi kurikulum? 5) Apa langkah yang umum untuk mengimplemantasikan berbagai model implementasi kurikulum? 6) Kenapa masyarakat cenderung menentang perubahan? 7) Bagaimana kita meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap perubahan? 8) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses implementasi kurikulum? 9) Peran apa yang dapat membangun asumsi masyarakat dalam proses perubahan di bidang pendidikan?
Kurikulum tidak akan tercapai jika hanya dibiarkan setelah dikembangkan. Kurikulum yang telah didesain optimal harus diimplementasikan dan mempunyai hasil bagi pembelajaran. Banyak kurikulum yang telah didesain dan dikembangkan tidak diiplementasikan karena ketiadaan suatu rencana perubahan dalam keseluruhan suatu sistem persekolahan.
Kurikulum baru yang gagal boleh jadi karena alasan belum mempertimbangkan pengembangan kurikulum secara kritis. Seringkali, individu dalam sekolah percaya bahwa usaha kurikulum adalah untuk melengkapi rencana baru yang dikembangkan atau material baru yang dibeli. Perhatian lebih banyak diberikan pada permasalahan manajemen dan organisasi dibanding pada perubahan kurikulum. Banyak individu yang bertanggung jawab pada kurikulum tidak memprosses suatu pandangan makro perubahan atau menyadari bahwa inovasi memerlukan perencanaan hati-hati dan monitoring yang ketat. Individu tersebut sering berpikir bahwa implementasi adalah merupakan pengunaan program baru atau tidak.
Implementasi yang sukses adalah suatu proses yang mempunyai beberapa hal baru. Implementasi tergantung pada pendekatan umum pengembangan kurikulum dan kurikulum itu sendiri. Kebanyakan orang percaya bahwa implementasi yang sukses, bersandarkan pada penggambaran langkah-langkah yang tepat yang terutama menyangkut proses pengembangan. Kebanyakan orang mempertimbangkan implementasi adalah sebagai sesuatu yang tak dapat diramalkan dan tidak pasti.
Implementasi dapat dipandang sebagai rangkaian yang sangat teknis secara alami ke seluruh aliran dan sangat estetis. Titik pusatnya adalah bahwa hal ini merupakan suatu komponen dalam siklus tindakan kurikulum yang tidak bisa dilalaikan. Langkah ini melibatkan tindakan luas yang tidak hanya, sebagai contoh, perubahan tempat kerja untuk staff. Implementasi merupakan usaha untuk mengubah pengetahuan, tindakan, dan sikap individu. Implementasi adalah suatu interaksi proses antara mereka yang menciptakan program dan mereka yang melaksanakannya.

Sifat Alami Implementasi
Leslie Bishop menyatakan bahwa beberapa tahun yang lalu, implementasi memerlukan penggantian dan restrukturisasi. Keadaan tersebut masih benar di abad ini. Implementasi memerlukan penyesuaian kebiasaan pribadi, tindakan, mengutamakan program, tempat belajar, dan suatu schedule kurikulum. Hal ini mempunyai pengertian bahwa pendidik bergeser dari program yang sekarang kepada program yang baru. Seorang pemimpin kurikulum dapat mencetuskan perubahan perilaku staff dan tergantung pada mutu perencanaan awal dan presisi langkah-langkah pengembangan kurikulum.
Pemimpin aktivitas kurikulum sudah menyadari bahwa implementasi adalah suatu aspek penting pengembangan kurikulum, dalam dua dekade terakhir di abad duapuluh, implementasi menjadi suatu perhatian bidang utama pendidikan. Hal ini meningkatkan anggaran menjadi berjuta-juta dolar yang dibelanjakan untuk mengembangkan proyek kurikulum. Dan banyak projek yang tidak berhasil. Saat ini, kritikus pendidikan masih mencatat bahwa banyak kurikulum belum sukses dengan siswanya.
Ada banyak alasan dari kegagalan tersebut. Barangkali, alasan utamanya adalah sebagaimana dikemukakan oleh Seymour Sarason. Ia mengemukakan, banyak fakta bahwa perubahan bidang pendidikan telah gagal sebab usaha yang bertanggung-jawab atas perubahan tersebut mempunyai sedikit atau pemahaman yang salah menyangkut kultur sekolah. Banyak program inovatif didesain oleh tenaga ahli dari dan di luar sekolah. Bagaimanapun, ketidak-tahuan kultur sekolah adalah juga permasalahan antar pendidik. Barangkali, inovasi belum diterapkan sebab pendidik telah kurang sabar, kurang cepat menghasilkan sesuatu untuk menyenangkan legistator dan publik mengkondisikan untuk perbaikan yang menentukan dan cepat.
Sarason mencatat dua hal penting sebagai dasar esensial untuk implementasi. Yang pertama adalah informasi teoritis, yang menghubungkan teori perubahan keorganisasian dan teori pengetahuan dengan bagaimana gagasan berkait dengan suatu dunia nyata yang kontekstual. Pemahaman yang kedua berhubungan dengan perubahan, khususnya konteks social-institutional. Pelaksana yang sukses menyerap sifat alami konteks ke dalam kurikulum baru. Mereka memahami struktur organisasi, tradisi suci, hubungan kekuasaan, dan bagaimana anggota menggambarkan diri mereka dalam peran mereka. Pelaksana menyadari bahwa semua faktor ini ada dalam konteks mereka dan mempengaruhi dinamika.
Pandangan seseorang tentang konteks social-institutional ini dipengaruhi oleh apakah orang merasa dunia pendidikan sebagai sesuatu yang teknis atau non-teknis. Beberapa individu percaya bahwa ini adalah aktivitas kurikulum yang dapat diuraikan secara rinci; yang lain berpendapat bahwa hal ini adalah mengalir dan aktivitas yang muncul adalah lebih sedikit untuk dipahami dan diatur dibanding untuk dihargai dan didukung.
Ketika mendiskusikan implementasi, kita harus mempertimbangkan berbagai asumsi, yang kita bawa kepada sebagian proses. Kita dapat berasumsi bahwa implementasi hanya perencanaan kurikulum atau implementasi proses untuk mengalir, dengan kompleksitas yang tak terduga dan muncul dari waktu ke waktu. Apapun pendirian kita, dan mungkin baik adalah mengkombinasikan keduanya. Kita harus realiistis untuk implementasi. Kita harus mendapatkan "gambaran yang besar." Pengembang kurikulum, pengurus, para guru, dan para penyelia harus jelas tentang tujuan, nature, hal-hal yang potensial dan hal yang riil tentang keuntungan dari inovasi tersebut. Dan yang pasti, harus membayar para guru dan yang lain untuk usaha ekstra merekadalam keterlibatan mereka pada implementasi dan perubahan kurikulum.

Hubungan Implementasi dengan Perencanaan
Implementasi kurikulum yang sukses dihasilkan dari perencanaan hati-hati. Proses perencanaan membutuhkan sumber daya untuk menyelesaikan aktivitas yang diharapkan. Hal ini menetapkan dan menentukan bagaimana cara mengurus kebijakan yang akan memerintah tindakan yang direncanakan tersebut. Planninng berlangsung sebelum program atau penyerahan program.
Matthew Miles dan Karen Louis mencatat bahwa untuk perencanaan untuk terjadi harus ada visi yang dibangun. Dalam riset, mereka menemukan bahwa sekolah yang sukses dalam menerapkan perubahan yang meningkatkan program mereka mempunyai staff yang memegang gambaran serupa dari apa yang sekolah perlukan. Para guru merasa terikat dengan program yang baru dan dikengembangkan dan mempunyai semangat terhadap inovasi itu.
Apapun juga orientasi seseorang kepada kurikulum, tidak ada penyangkalan bahwa implementasi itu memerlukan perencanaan, dan perencanaan terfokus pada tiga faktor: orang-orang, program, dan proses. Tiga faktor tidak dapat dipisahkan. Seorang pemimpin boleh menekan satu faktor lebih dari yang lain, tetapi tidak ada pemimpin yang mahir yang akan mengabaikan tiap faktor sama sekali semuanya. Banyak sekolah yang sudah gagal untuk menerapkan program mereka sebab mereka mengabaikan faktor-faktor dan membelanjakan uang dan waktu untuk memodifikasi hanya program atau proses. Satu alasan mengapa banyak proyek kurikulum gagal adalah bahwa pembaharu kurikulum, khususnya dari universitas, memusatkan energi mereka pada mengubah program tetapi tidak cukup perhatian pada kebutuhan para guru dan perhatian minimal kepada organisasi sekolah.


Incrementalism
Banyak orang ingin perubahan, namun mereka juga takut akan perubahan, terutama jika datang dengan cepat atau jika mereka merasakan hanya mempunyai sedikit kendali atau pengaruh atas perubahan tersebut. Dunia guru tidak mempunyai daya penerima untuk berubah. Fullan dan Goodlad mendeskripsikan bahwa guru sehari-hari rutin mempunyai kesempatan sedikit untuk interaksi dengan para rekan kerja. Hal ini merupakan pengasingan yang menghasilkan organisasi sekolah menyatu dalam kelas dan pengajaran jadwal. Seymour Sarason juga telah menafsirkan pengasingan guru dalam organisasi sekolah dan pada pengasingan tersebut secara negatif berdampak pada perubahan. Ia menetapkan bahwa kenyataan sekolah buat para guru merasakan bahwa, secara profesi, mereka adalah milik mereka sendiri. Adalah tanggung jawab mereka, dan milik mereka sendiri, untuk memecahkan permasalahan mereka. Hal ini menyebabkan para guru memandang perubahan dalam program sebagai suatu aktivitas individu.
Masalah kunci dalam usaha untuk menerapkan kurikulum baru adalah bahwa banyak orang individu dalam kebijakan yang umum memandang sekolah dan lingkungan mereka sebagai sama saja. Sekolah adalah sekolah. Mind-set ini menyebabkan individu, dan bahkan beberapa pendidik, merasakan bahwa rata-rata implementasi secara umum adalah sama saja; tidak perlu melakukan penyesuaian prosedur implementasi yang cocok bagi sekolah tertentu. Bagaimanapun, pendidik intinya sedang membuat kasus unik bagi sekolah masing-masing dan berfungsi kultur. Oleh karenanya, kurikulum baru yang berasal dari di luar sekolah terkait sering menciptakan perselisihan budaya.
Konsep sekolah dan kurikulum yang kaku berdampak pada peran guru. Tantangannya adalah untuk mendapatkan pendidik untuk berpikir tentang jalan baru untuk menciptakan kurikulum dan jalan baru untuk pembelajaran di dalam kultur sekolah unik. Kita harus memotivasi para guru untuk mengasumsikan peran baru dan mereka bertanggung jawab untuk itu yang mana telah diterapkan atau ditetapkan. Para guru perlu mempertimbangkan untuk menjadi playrwrigt, produsen, dan aktor ‘film’ baru dalam simponi bidang pendidikan. Dan harus dipikirkan bagaimana cara kita memperoleh persetujuan khalayak ramai dan dukungan untuk peran guru baru seperti itu.
Implementasi, tidak terjadi dengan tiba-tiba dengan semua guru. Idealnya, suatu proses implementasi membutuhkan cukup waktu untuk guru guna mencoba kurikulum yang baru. Loucks dan Lieberman sudah menemukan bahwa guru berhasil dengan suatu kurikulum baru, jika: guru mengorientasi diri mereka kepada materi dan melibatkan dalam peran itu akan serta menyiapkan mereka membawa. Pada mulanya penggunaan kurikulum yang baru adalah mekanik. Mereka mengikuti pemandu dengan penyimpangan yang sedikit dan mereka mengambil prakarsa sedikit untuk membuat perubahan apapun dalam kurikulum itu. Ketika mereka menjadi lebih nyaman dengan kurikulum, mereka mulai untuk memodifikasi itu, yang manapun untuk melakukan penyesuaiannya ke filosofi bidang pendidikan mereka sendiri atau ke konteks kebutuhan siswa.

Menkomunikasikan Rencana Implementasi
Kapanpun dan dimanapun saat program baru sedang dirancang, saluran komunikasi harus dibiarkan terbuka sehingga program yang baru datang bukan sebagai suatu kejutan. Diskusi tentang suatu program baru antar para guru, utama, dan kurikulum wirkers adalah kunci sukses implementasi. Tetapi komunikasi adalah peristiwa kompleks. Komunikasi menggambarkan transmisi fakta, gagasan, nilai-nilai, perasaan, dan sikap dari seseorang kelompok ke yang lain. Komunikasi berhadapan dengan pesan yang memproses antara pengirim dan penerima suatu pesan.
Mengetahui komunikasi adalah pesan antara pengirim dan penerima tidaklah cukup untuk memastikan bahwa komunikasi akan jadi efektif, akurat atau bermutu. Untuk meyakinkan bahwa jaringan komunikasi adalah menyeluruh dan pesan yang dikirimkan pada tempatnya, spesialis kurikulum harus memahami saluran cummunication informal dalam sistem persekolahan. Saluran komunikasi formal mengikuti pengaturan yang mapan dalam tingkatan organisasi. Komunikasi dapat mengalir sepanjang seluruh tingkat organisasi, baik vertikal maupun horisontal antar panutan. Komunikasi ke samping akan membentuk networking horisontal antar panutan.
Tantangan komunikasi, formal atau informal, samping atau mengarah ke bawah atau menaik, adalah pesan yang disiarkan dalam bentuk lisan atau bentuk tulis. Informasi tentang program baru dapat dikomunikasikan atas pertolongan surat, memo, artikel, buku, buletin, laporan riset, dan pidato/suara.

Dukungan Implementasi
Para perancang kurikulum harus didukung untuk modifikasi program yang direkomendasikan untuk memudahkan implementasi cepat mereka. Mereka harus lakukan ini sehingga mereka dapat membangun keyakinan diri mereka. Pendidik sering memerlukan pelatihan untuk merasakan nyaman dengan program baru.
Guru mempunyai tanggung jawab utama adalah untuk mengajarkan kurikulum, tetapi para guru, jika mereka ingin mempunyai suatu pengaruh dalam implementasi dan pengembangan kurikulum harus mempunyai suatu pemahaman yang tepat mengenai konsep kurikulum dan bagaimana suatu kurikulum diciptakan. Tanpa dukungan keuangan cukup, usaha untuk mendapatkan suatu program yang efektif akan gagal. Uang diperlukan untuk peralatan dan material suatu program baru. Uang adalah juga diperlukan untuk menyediakan dukungan manusia untuk implementasi sebuah usaha. Di tingkatan yang lokal itu, ada lima langkah yang dilibatkan dalam budgetting program baru: persiapan, ketundukan, adopsi, pelaksanaan, dan evaluasi.
Suatu hubungan kepercayaan harus ada antar semua organ dalam sekolah, khususnya antara administrator dan guru. Kepercayaan adalah penjamin utama kunci sukses inovasi dan implementasi. Implementasi adalah suatu usaha emosional dan kolaboratif. Dukungan adalah hal penting jika implementasi diharapkan sukses. Dan Lortie menunjuk para guru mengalokasikan mayoritas waktu kerja mereka dalam kelas dengan para siswa mereka, oleh karena itu hendaknya mereka mempunyai komunikasi minimal dengan rekan dan pemimpin mereka. Peluang untuk para guru untuk bekerja sama, berbagi gagasan, bersama-sama memecahkan permasalahan, dan dengan cara kerja sama menciptakan material yang memungkinkan implementasi kurikulum dapat sukses.

Implementasi Sebagai Proses Perubahan
Tujuan pengembangan kurikulum, dengan mengabaikan tingkatan, adalah untuk membuat suatu perbedaan untuk memungkinkan para siswa untuk mencapai tujuan milik sekolah, tujuan milik masyarakat, dan, barangkali yang paling penting, capaian dan tujuan mereka sendiri. Implementasi, suatu bagian penting pengembangan kurikulum, membawa ke dalam kenyataan mengantisipasi perubahan. Sederhananya, aktivitas kurikulum adalah aktivitas perubahan.
Tetapi apa yang terjadi ketika perubahan terjadi? Apa yang merupakan sumber perubahan? Dapatkah orang-orang meramalkan konsekuensi perubahan? Dapatkah pendidik mengendalikan perubahan yang secara langsung mempengaruhi mereka? Tentu saja, orang-orang dapat menggunakan beberapa pengendalian di atas proses perubahan, tetapi untuk melakukannya memerlukan pemahaman terhadap perubahan. Pemahaman terhadap konsep perubahan dan berbagai jenis perubahan mengijinkan individu untuk menentukan sumber perubahan. Hal itu membantu mereka menyadari bahwa, sungguhpun mereka tidak bisa benar-benar meramalkan konsekuensi perubahan, mereka dapat membuat "terkaan terbaik" meramalkan tentang perubahan akan menghasilkan sesuatu.
Di dalam pemahaman tentang konsep perubahan, pendidik harus menyadari sikap orang-orang (masyarakat) tentang implementasi dan perubahan ketika proses perubahan dipengaruhi oleh pandangan kenyataan umum mereka. Mereka yang menerima model pengembangan kurikulum yang masuk akal akan memandang perubahan sebagai sesuatu yang dengan tepat mengatur dan mengimplementasikan rencana. Implementasi menjadi bagian dari suatu proses perubahan yang linier.
Mereka yang awam akan merasa perubahan sebagai sesuatu yang tak mungkin dengan ketat dikendalikan. Suatu tahap di dalam aktivitas kurikulum, pengundangan atau implementasi bukanlah sesuatu yang terjadi di dalam suatu pertunjukan linier. Mengamati implementasi ketika interaksi berarti bahwa orang tidak bisa mengalah kepada permintaan obyektifitas dan kuantifikasi. Tentu saja, orientasi perubahan ini menunjukkan suatu proses pencerahan individu: sikap dan kepercayaan mereka. Pertimbangan yang dibuat oleh konstruksi pribadi dari kenyataan mereka dan sikap mereka ke arah hidup dan nilai-nilai yang mereka pegang sebagai sesuatu yang suci.
Dengan mengabaikan orang awam yang setia untuk, tidak ada penyangkalan bahwa perubahan dapat terjadi dalam beberapa jalan. Dua jalan yang paling jelas nyata adalah perubahan lambat seperti ketika penyesuaian kecil seperti jadwal kursus, ketika beberapa buku ditambahkan pada perpustakaan, atau ketika rencana pelajaran atau unit memperbarui guru. Dan perubahan cepat seperti hasil daripengetahuan baru atau kecenderungan sosial yang berdampak pada atas sekolah, seperti komputer yang sedang diperkenalkan ke dalam kelas.
Sekarang ini, sekolah sedang dilibatkan banyak perubahan cepat dibanding perubahan lambat. Kita sedang mengalami; mencoba perubahan cepat yang tidak hanya di dalam basis pengetahuan kita: bagaimana fungsi otak, bagaimana pelajaran terjadi, tetapi juga perubahan dalam ilmu kependudukan negeri dan terus meningkat keaneka-ragaman kelompok di dalam masyarakat. Perubahan cepat sedang terjadi di dalam latar belakang keluarga dan sturcture, subculturea, dan kelompok masyarakat. Pluralisme budaya sedang menjadi trend dan menemukan momentumnya. Sebagai tambahan, teknologi bidang pendidikan juga sedang trend dan menemukan momentumnya, berdampak pada kurikulum dan pengeimplementasiannya.
Menurut riset, untuk merubah kurikulum dan dengan sukses diterapkan, yang manapun pelan-pelan atau dengan cepat, lima petunjuk di bawah ini harus diikuti untuk membantu menghindari kekeliruan sebagaimana masa lalu.
1. Merancang inovasi untuk meningkatkan prestasi siswa harus secara teknis bunyi. Maksudnya bahwa perubahan perlu mencerminkan riset tentang apakah bekerja dan tidak bekerja, bukan mendisain untuk peningkatan secara kebetulan menjadi populer hari ini atau besok.
2. Inovasi yang sukses memerlukan perubahan di dalam struktur suatu sekolah tradisional. Dengan perubahan struktural, kita berarti memodifikasi hal yang utama menyangkut para guru dan siswa, apakah ditugaskan ke kelas dan saling berhubungan satu sama lain.
3. Inovasi harus mungkin dan dapat dikendalikan oleh rata-rata guru. Kita tidak bisa menginovasi gagasan mengenai masalah atau pemikiran solutif ketika siswa tidak bisa membaca atau tulis dasar Bahasa Inggris atau berkeberatan untuk aktif di dalam kelas.
4. Implementasi dari usaha perubahan sukses harus organik bukan birokratis. Ketegasan, monitoring prosedur, dan aturan bukanlah hal yang memungkinkan untuk perubahan; pendekatan yang birokratis ini perlu untuk digantikan oleh suatu pendekatan yang adaptip atau organik yang mengijinkan penyimpangan beberapa dari perencanaan asli dan mengenali orang pada permasalahan dan kondisi-kondisi menyangkut sekolah.
5. Hindarilah sindrom "lakukan sesuatu, kerjakan apapun" sindrom. Kebutuhan adalah untuk suatu rencana kurikulum terbatas, untuk memusatkan usaha seseorang, waktu, dan uang pada aktivitas dan isi yang adalah serasi dan rational.

Teori Perubahan
Perubahan dihasilkan oleh pengetahuan baru, namun kehadiran pengetahuan baru tidaklah cukup untuk perubahan. Masyarakat harus mengenali suatu kebutuhan untuk berubah. Lovell mengemukakan teori perubahan yang menyertakan lima proses: 1) kepemimpinan; 2) komunikasi; 3) pelepasan potensi manusia; 4) problem solving; dan 5) evaluasi. Proses ini dapat mendorong ke arah sistem (sekolah) kohesi dan kooperasi atau konflik dan tegangan.
Untuk menetapkan perubahan kurikulum harus mengerti konteks lingkungan di mana mereka sedang beroperasi. Suatu audit eksternal harus dibuat pada tahap awal pengembangan kurikulum untuk mengumpulkan dan menilai informasi berkenaan dengan yang demografis masyarakat dan socioiculturalnya, politic-legal, dan aspek yang lain. Data ekonomi pada faktor seperti diberikan sehingga tahap implementasi yang dibuat sensitif pada harapan dan sikap masyarakat. Informasi tentang lingkungan yang eksternal, melengkapi informasi baru, identitas harapan baru, dan menunjuk untuk memberi penghargaan. Masukan mengenai lingkungan eksternal seperti itu menghasilkan tention di dalam sistem bidang pendidikan, dari disequilibrium menuju equilibrium baru.
Membanidngkan toeri teori wiles's dan Lo Lovell milik Kurt Lewin, yang dianggap sebagai bapak teori perubahan, terlihat banyak gagasan yang lebih sederhana. Lewin mempertimbangkan bahwa semua orang menemukan diri mereka di dalam lingkungan yang terdiri atas kekuatan persaingan: daya penggerak dan kekuatan pengendalian. Ketika dua hal ini berkekuatan sama, suatu keseimbangan atau timbangan yang yang hidup memungkinkan suatu posisi mantap atau keadaan tetap pada saat tertentu. Keadaan tetap pada saat tertentu ini adalah benar dengan mengabaikan apakah kita sedang mendiskusikan tindakan orang-orang atau kelompok atau fungsi organisasi. Bagaimanapun, pada waktu daya penggerak mulai menundukkan pengendalian kekuatan, pemicu tindakan perubahan. Sepanjang daya penggerak ini lebih kuat, aktivitas perubahan akan berlanjut. Ketika pengendalian kekuatan memperoleh kembali daya gerak, perubahan akan melambat. Ketika kemapanan kembali, mengendalikan servis kekuatan untuk menghalangi perubahan.

Gambar Model Kekuatan Bidang

Daya penggerak Pengendalian Kekuatan
a. Intervensi Pemerintah a. Ketakutan yang tak dikenal
b. Nilai-Nilai Masyarakat b. Ancaman untuk menggerakkan
atau hamparan rumput
c. Perubahan Teknologi c. ketrampilan atau Pengetahuan usang
d. Ledakan Pengetahuan d. Nilai-Nilai tradisional
e. Proses Administratif e. Sumber daya yang terbatas

Lewin mengkonsep bahwa proses perubahan terdiri dari tiga langkah: 1) memilih situasi yang diketemukan dalam diri kita, suatu yang tidak beku, jika kamu berkehendak, dari poin A. Sesuatu yang tidak dibekukan dalam diri kita ini benar-benar berarti suatu penurunan pengendalian kekuatan dalam rangka merangsang daya penggerak. Lewin percaya bahwa yang merangsang perubahan adalah lebih baik mengurangi tenaga menyangkut pengendalian kekuatan dibanding untuk meningkatkan daya penggerak. Seperti itu adalah tindakan mengijinkan daya penggerak untuk bertindak lebih secara alami di dalam situasi.

Tipe Perubahan Bidang pendidikan
Sumber (Di) luar

Permintaan dari golongan berpengaruh;
temuan riset, kuasa sah/tentang undang-undang

Perubahan Secara spontan
Kejutan [yang] terjadi

Revolusioner Batasan waktu Mendadak,
high-impact berubah Di dalam Sumber

Panitia kurikulum daerah
kurikulum di sekolah tempat Panitia


Perubahan Sengaja
Deliberative berubah hasil

Batasan waktu Evolusiner
Lambat, terjadi dari waktu ke waktu, melalaikan dampak ber;ubah


Tipologi Perubahan
Para penanggung-jawab kurikulum, untuk mengimplementasikannya, perlu memahami sifat alami perubahan. Dengan pemahaman, proses perubahan dapat menghadapi tantangan dan menyemangati mereka yang dilibatkan. Mereka yang tidak mengerti kompleksitas perubahan mungkin untuk memulai tindakan akan mengakibatkan perselisihan di dalam organisasi sekolah. Bennis mengemukakan beberapa jenis perubahan:
1. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan di mana yang dilibatkan itu mempunyai kuasa sama dan fungsi. Orang-Orang mengidentifikasi dan mengikuti prosedur tepat dalam hubungan dengan aktivitas yang ada. Perubahan yang direncanakan menjadi yang ideal.
2. Perubahan dengan paksaan, ditandai oleh satu orang/kelompok menentukan tujuan dan dengan sengaja tidak masuk orang lain yang mengambil bagian. Kelompok terkendali mempunyai yang utama menggerakkan dan memelihara kuasa yang berbeda menyeimbangkan.
3. Interaksi Perubahan ditandai oleh penentuan sasaran timbal balik dan suatu distribusi kuasa yang sama antar kelompok. Tetapi yang dilibatkan itu sering kekurangan suatu usaha sengaja; mereka adalah tidak-pasti.

Lanjutan Rencana Implementasi dan Pengembangan
Kebalikan dari perubahan yang direncanakan adalah perubahan acak atau alami. Jenis perubahan ini terjadi dengan tidak ada penentuan sasaran. Sering perubahan alami terjadi di sekolah. Kurikulum disesuaikan atau dimodifikasi dan diterapkan bukan sebagai suatu hasil analisa hati-hati tetapi sebagai tanggapan ke peristiwa yang tidak diantisipasi.
Robert Chin telah membahas tiga jenis strategi perubahan:
1. Empirical-Rational. Tekanan strategi pada pentingnya kebutuhan perubahan dan wewenang untuk menerapkan. Sering sekolah kekurangan pendekatan ini untuk berubah sebab mereka tidak mengetahui mereka memerlukan suatu perubahan maupun keterampilan untuk menerapkan itu.
2. Normative-Reeducative. Strategi berdasar pada kecerdasan/inteligen dan rasionalitas manusia. Manusia akan berubah jika mereka didekati secara rasional dan dibuat untuk melihat bahwa mereka harus memodifikasi nilai-nilai, sikap, pemahaman, dan ketrampilan mereka.
3. Power Strategies. Memaksa individu itu mematuhi berbagai keinginan dari mereka yang lebih pandai. Strategi paksaan jarang digunakan di dalam sekolah, kecuali saat luar biasa.
John McNeil telah menyelidiki proses perubahan dengan penggunaan kompleksitas organisator:
1. Substitution/Penggantian. Ini melukiskan perubahan di mana satu unsur mungkin diganti yang lain. Seorang guru, sebagai contoh, mengganti buku teks dengan buku yang lain. Jenis perubahan ini yang paling umum dan yang paling mudah.
2. Alteration/ Perubahan. Perubahan jenis ini ada ketika seseorang memperkenalkan program dan materi atau prosedur baru.
3. Pertubartion/Gangguan. Perubahan ini bisa jadi pada mulanya mengganggu suatu program tetapi kemudian disesuaikan secara penuh oleh leader kurikulum denan program yang berkelanjutan.
4. Restructuring/Restrukturisasi. Perubahan ini mendorong ke arah modifikasi sistem. Seperti konsep pengajaran baru, seperti perubahan susunan kepegawaian atau regu pengajar.
5. Value-Orientation change. Ini adalah pergeseran dalam orientasi kurikulum atau filosofi pokok.


Model Implementasi Kurikulum
Pemilihan Model Implementasi kurikulum sering tergantung pada pilihan filosofis. Praktisi dan sarjana melanjutkan pada kebutuhan akan alat-alat yang efektif untuk meningkatkan kurikulum dan pengajarannya. Harris mengamati bahwa usul umum untuk strategi perubahan meliputi: 1) menjelaskan bentuk otoritas; 2) menyertakan peserta dalam penentuan sasaran, pemilihan staf, dan evaluasi; 3) penetapan tanggung-jawab dan peran guru; 4) personil pelatihan dalam strategi perubahan dan teknik resolusi konflik; dan 5) perabot perubahan dengan melibatkan dukungan.
Checklist untuk Menerapkan Perubahan Kurikulum adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana nantinya pribadi guru yang diubah oleh inovasi?
2. Berapa banyak waktu persiapan tambahan yang diperlukan untuk inovasi?
3. Bagaimana nantinya inovasi "cocok" dan ke materi apa pelajar diarahkan?
4. Apa macam sumber daya material guru yang akan disajikan?
5. Apa macam materi pelajaran baru yang disediakan untuk pelajar?
6. Apa pola teladan interaksi teacher-learner akan dituntut?
7. Bagaimana permintaan prosedur pengajaran diperlukan yang belum dikuasasi guru?
8. Apa macam pelatihan yang akan disajikan?
9. Standardisasi test yang harus diambil?
10. Dukungan administrasi pemerintah (pemda) terhadap program baru?
11. Apa yang harus dilakukan orang tua untuk memahami dan mendukung program yang baru?
Menerapkan perubahan di dalam organisasi manapun, termasuk sekolah memerlukan berbagai tugas pendekatan. Secara esensial menerapkan perubahan meliputi tiga langkah, yaitu inisiasi, implementasi, dan pemeliharaan. Inisiasi yaitu perubahan mengacu pada penentuan langkah proses implementasi, memperoleh kultur sekolah yang mau menerima inovasi yang direncanakan. Pada langkah ini, perencana menaikkan pertanyaan penting tentang siapa yang akan dilibatkan, yang diharapkan dari tingkat dukungan, dan apa yang merupakan status kesiap-siagaan person untuk inovasi. Idealnya, pertanyaan ini berkenaan dengan tahap inisiasi ketika bagian-bagain dilibatkan dalam aktivitas pengembangan kurikulum.
Langkah implementasi melibatkan presentasi inovasi dan mendapatkan orang-orang untuk mencobanya di dalam kelas mereka atau bidang pendidikan lain yang sesuai. Ini adalah langkah variasi model-model atau pendekatan untuk tahap implementasi, yang mana akan dijelaskan nanti. Tahap yang ketiga adalah maintenance atau pelembagaan, yang mana sangat esensial untuk monitoring inovasi setelah telah diperkenalkan. Jika pemeliharaan tidaklah direncanakan untuk, inovasi yang diperkenalkan sering memudar atau diubah.
Yang dilibatkan dalam menerapkan program baru harus didukung oleh fakta bahwa sebagian besar pekerjaan dari masa lampau beberapa dekade telah melengkapi taktik atas bagaimana cara mempengaruhi perubahan dalam sekolah. Jon Snyder dan orang lain menunjukkan bahwa riset atas implementasi kurikulum mempunyai penemuan tentang kondisi-kondisi yang memudahkan atau menghalangi keseluruhan proses implementasi. Sesungguhnya, kita mengetahui banyak tentang proses implementasi, dan beberapa peneliti kini lebih sedikit tertarik akan implementasi sebagai proses perubahan dan lebih tertarik akan bagaimana implementasi ditetapkan dan dialami oleh para guru dan para siswa.

Model Overcoming Resistance to Change Model (ORC)
Menurut Neal Gross, bahwa kegagalan atau sukses usaha perubahan keorganisasian yang direncanakan pada dasarnya adalah suatu fungsi menyangkut kemampuan para pemimpin untuk mengarahkan perlawanan staf untuk berubah saat tepat sebelum, atau pada saat pengenalan inovasi. Untuk menerapkan suatu program baru, yaitu memperkenalkan perubahan, kita harus memperoleh penasehat (konsultan) untuk program yang baru itu. Kita memerlukan para orang yang bersemangat untuk mulai mengerjakan sesuatu yang baru, untuk melintasi batasan-batasan, dan untuk menyelidiki wilayah baru. Kita memerlukan individu yang menyambut keaneka-ragaman gagasan dan pemikiran, dan siapa yang menerima dan melakukan koreksi kreatif terhadap nilai kurikulum. Untuk menetapkan suatu masyarakat para pendukung suatu program baru, kita harus menunjuk ketakutan mereka, perasaan was-was, salah pengertian, dan faktor lain yang bisa menghalangi penerimaan terhadap perubahan. Kita harus meyakinkan semua tentang nilai-nilai mereka, asumsi, kepercayaan, visi mereka adalah tercakup di program yang baru itu. Kita harus meyakinkan mereka bahwa kita akan perlakukan mereka dan gagasan mereka dengan kejujuran dan humility.
Para leader kurikulum menggunakan model ORC menyadari bahwa mereka harus mengidentifikasi dan berhadapan dengan perlawanan dari staff. Tentu saja, beberapa menggolongkan suatu model seperti ORC sebagai adopsi concerns-based model. Suatu pengambil-alihan pendekatan ini adalah individu itu harus berubah sebelum organisasi dapat diubah. Juga, perubahan adalah suatu pengalaman yang sangat pribadi, dan kita harus mempertimbangkan kepribadian individu untuk berdaya melalui proses implementasi atau perubahan. Apalagi, perubahan yang diperkenalkan harus menunjuk para guru dan ‘pemain kurikulum lain’.
Dalam riset mereka atas implementasi inovasi di perguruan tinggi dan sekolah, Hall dan Loucks sudah mencatat bahwa concern dapat dikelompokkan ke dalam empat langkah pengembangan:
Langkah 1: Unrelated concerns. Para guru pada tingkatan ini tidak merasa adanya suatu hubungan antara diri mereka dengan perubahan yang diusulkan. Sebagai contoh, jika suatu ilmu pengetahuan program baru sedang diciptakan dalam suatu sekolah, seorang guru pada langkah ini akan sadar akan usaha tetapi tidak akan mempertimbangkan bahwa ia atau dia akan terpengaruh oleh atau terkait dengan usaha itu. Guru tidak akan menentang perubahan sebab ia benar-benar tidak merasa perubahan mempengaruhi daerah profesionalnya atau pribadinya.
Langkah 2: Personal concerns. Pada langkah ini, individu bereaksi kepada inovasi dalam hubungan dengan situasi pribadi nya. Ia mempunyai kaitan dengan bagaimana program yang baru, apa dan bagaimana dia sedang lakukan. Contoh, guru akan merasa bahwa ia akan menjadi terlibat dengan program yang baru itu. Guru akan menghadapi pertanyaan seberapa baik ia bisa memberi pengajaran dalam perubahan.
Langkah 3: Task-related concerns. Concern pada tingkatan ini berhubungan dengan penggunaan nyata dari inovasi dalam kelas. Contoh, guru akan mempunyai kaitan dengan bagaimana cara benar-benar menerapkan program yang baru. Berapa banyak waktu akan diperlukan untuk pengajaran program baru ini? Materi cukup disajikan? Apakah strategi yang terbaik untuk mengajar program yang baru?
Langkah 4: Impact-related concerns. Ketika bereaksi pada langkah ini, seorang guru jadi lebih terkait dengan bagaimana inovasi akan mempengaruhi organisasi. Guru tertarik akan bagaimana program yang baru mungkin mempengaruhi para siswa, para rekan kerja, dan masyarakat. Kekuatan guru ingin menentukan dampak program, pada apa ia sedang mengajar. Contoh, memungkinkan para siswa untuk hidup di masa datang dunia?
Ketika bekerja dengan ORC model, pendidik harus hadapi secara langsung dengan perhatian pada langkah-langkah 2, 3, dan 4. Jika mereka mengabaikannya, masyarakat tidak akan menerima inovasi.

Organizational Development Model
Pengembangan organisatoris berarti suatu pendekatan yang agak spesifik untuk menyempurnakan perubahan dan peningkatan dalam organisasi. Hal ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan suatu pemecahan dan proses pembaruan organisasi, terutama sekali melalui hasil diagnosa dan manajemen kolaboratif. Penekanan adalah pada kerjasama sekelompok dan kultur organisatoris.
French and Bell melukiskan tujuh karakteristik yang memisahkan pengembangan organisasi dari cara tradisional dalam pengelolaan organisasi, yaitu:
1. Penekanan pada work tim untuk menujukan isu
2. Penekanan pada kelompok dan intergroup
3. Penggunaan riset di bidang ilmu
4. Penekanan pada kerja sama/kolaborasi di dalam organisasi sebagai kultur yang dominan
5. Perwujudan bahwa kultur harus dirasa sebagai bagian dari kesisteman total
6. Perwujudan organisasi yang bertanggung-jawab atas dan bertindak sebagai consultants-facilitators
7. Penghargaan terhadap dinamika berkelanjutan dari organisasi secara terus menerus mengubah lingkungan.
Pengembangan organisatoris memandang proses implementasi kurikulum sebagai suatu proses interaktip berkelanjutan.

Concerns-Based Adoption Model
Bagaimana menggunakan pandangan individu sebagai pendekatan dalam sistem persekolahan. Semua perubahan dimulai dengan individu; perubahan individu, dan melalui perilaku perubahan mereka, institusi juga berubah. Perubahan terjadi ketika perhatian individu diberitahukan. Semua pribadi berubah, dan individu "membeli saham kongsi" perubahan yang mereka harus mempunyai kepemilikan kedua-duanya, yaitu perhatian dan proses. Lagipula, mereka harus memandang bahwa hasil dari implementasi mempunyai suatu dampak pribadi atas profesionalisme hidup mereka. Sebab perubahan mulai dengan individu dan melibatkan individu sepanjang; seluruh proses perubahan, orang harus menyadari bahwa perubahan adalah suatu proses lambat; dan memerlukan waktu untuk mewujudkannya; individu memerlukan waktu untuk belajar ketrampilan baru, merumuskan attitudes baru.
Langkah-langkah perhatian (guru) berkaitan dengan menerapkan inovasi adalah sebagai berikut:
a. Kesadaran inovasi
b. Kesadaran informasi mengukur
c. Perhatian untuk diri
d. Berhubungan dengan untuk mengajar
e. Berhubungan dengan untuk para siswa

Organizational Parts, Units, and Loops
Model pengembangan organisatoris dan Concerns-Based Adoption Model mendukung sistem berpikir. Kedua-duanya merpertimbangkan tindakan sebagai hal yang dilakukan dalam suatu organisasi yang digambarkan oleh suatu sistem hubungan, jika tidak ada sistem hubungan yang terlihat: menarik berbagai komponen ke dalam kesatuan utuh, kemudian tidak ada organisasi; ada hanya free-floating komponen. Dalam situasi seperti itu, perubahan yang direncanakan dalam organisasi, sekolah dalam situasi kita, perlu mencoba untuk menerima “win—win” atau “win—lose” atau tidak sepadan. Dalam menerapkan perubahan akan ada potensi untuk konflik antara orang-orang dan kelompok. bahkan departemen. Walaupun konflik akan terjadi, harus diatur sedemikian sehingga orang-orang menyadari bahwa semua orang berkesempatan menang. Program yang baru yang sedang diterapkan dalam sekolah menghadiahi suatu kesempatan untuk semua bagian: para siswa, para guru, kursi, dan prinsip. Bagaimanapun, implementasi sukses memerlukan energi, waktu, dan kesabaran. Implementasi, agar berhasil, harus dirasa sebagai suatu usaha yang menuntut suatu batasan waktu jangka panjang dan kooperasi dan keterlibatan utama antar orang-orang dan departemen. Lihat tips Kebijaksanaan untuk Promosi Perubahan.

Kebijaksanaan untuk Promosi Perubahan
Persamaan manusia adalah suatu pertimbangan penting untuk implementasi kurikulum. Agen perubahan dan para pemimpin perubahan harus memahami orang-orang dan bagaimana mereka bereaksi untuk berubah. Di sini adalah beberapa gagasan di luar kebiasaan untuk dipertimbangkan:
1. Kemajuan dari kepastian ke kerancuan. Meyakinkan segalanya bahwa semua pada tempatnya sebelum mulai implementasi, dan menyadari bahwa beberapa hal-hal tak diduga akan terjadi.
2. Pertimbangkan beberapa kekacauan dalam ordermu. Dalam journal implementasi, kadang terjadi kejutan dan kekacauan. Dalam berhadapan kekacauan yang direncanakan kita boleh merangsang modifikasi kreatif dalam implementasi kita, dan membawa ke dalam hubungan keberadaan yang kita tidak pernah membayangkannya.
3. Lihat makna sesungguhnya dari perilaku orang
4. Sadarilah bahwa orang-orang akan menentang perubahan, tetapi harus dilakukan.
5. Gunakan kemungkinan kekeliruan untuk membangun kredibilitasmu
6. Bersikap sensitip
7. Tingkatkanlah mutu permanen ke temporer
8. Humor pada saat yang tepat.

Educational Change Model
Walaupun ada banyak model implementasi, efektivitas dalam memanfaatkannya tergantung pada sebagian pada seberapa baik kita menyerap keseluruhan konsep implementasi. Michael Fullan telah membahas faktor pokok yang mempengaruhi implementasi, yaitu:
1. Karakteristik perubahan
a. Relevansi dan Kebutuhanhan perubahan
b. Kejelasan
c. Kompleksitas
d. Mutu dan program bisa dipraktekkan
2. Karakteristik sekolah di tingkat daerah
f. Sejarah usaha inovatif
g. Proses Adopsi
h. Dukungan Administratif pusat
i. Pengembangan staff dalam jabatan dan keikutsertaan)
j. Garis Waktu dan sistem informasi
k. Tampakan dan Karakteristik masyarakat
3. Karakteristik di level sekolah
l. Karakteristik prinsip dan kepemimpinan
m. Karakteristik guru dan hubungan
n. Karakteristik siswa dan kebutuhan
4. Karakteristik external menuju sistem lokal
o. Peran para agen pemerintah
p. Dana-Dana ekstern
Orang yang ingin menerapkan kurikulum yang baru perlu memahami karakteristik dari perubahan yang sedang dipertimbangkan. Sering orang-orang akan menentang inovasi sebab kebutuhan akan perubahan tidaklah diberitahukan atau, jika diberitahukan, tidak yang diterima oleh para orang itu untuk di/terpengaruh oleh perubahan. Kebutuhan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kita jaga. Perubahan pandangan bersamaan dengan nilai-nilai, mereka jadi lebih berkeinginan menerima inovasi yang sedang diusulkan.


C. Kontektualisasi Implementasi Kurikulum Ornstein & Hunkins dengan Implementasi KTSP di Indonesia
Sebagaimana diungkap di depan bahwa implementasi undang-undang dan peraturan sebagai kebijakan pemerintah (sebagaimana KTSP) dalam memacu dan mengontrol pendidikan seringkali menemukan jurang ketidakselarasan antara keduanya. Hal ini sebagaimana diungkap oleh Ornstein & Hunkins bahwa implementasi kurikulum adalah sebuah perubahan, dan perubahan bagi banyak orang adalah menyenangkan apabila mempunyai efek menguntungkan dan menyengsarakan apabila memberatkan. Bagi banyak praktisi pendidikan di satuan tingkat pendidikan memandang KTSP adalah hal yang memberatkan. Bahkan, dengan sinis mereka mengatakan bahwa KTSP adalah produk dari pergantian menteri lama ke menteri baru.
Sinisme praktisi pendidikan di banyak satuan pendidikan tersebut, selayaknya disikapi secara bijak. Dalam pengertian bahwa KTSP masih sangat perlu disosialisasikan secara sistematis dan massif, sehingga pada gilirannya praktisi pendidikan dan masyarakat mempunyai perhatian yang integrated dengan perhatian pembuat kurikulum (kebijakan). Program sosialisasi harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan audience: budaya, intelegensia, psikologi dana, dan penyemaian nilai-nilai visi bersama antara pembuat kurikulum dan audience. Dengan waktu transisi sampai 2010 dengan efektivitas dan efesiensi tinggi adalah hal yang sangat mungkin melakukan hal ini. Hanya saja, keberadaan orang-orang dengan ‘kepentingan’ keuntungan pribadi atau golongan hedaknya dijadikan permasalahan yang juga diantisipasi (dan ini yang tampaknya lebih rumit).
Mengenai model perubahan apa yang digunakan saat merumuskan KTSP, pereview menggolongkannya pada Educational Change Model. Hal ini terlihat pada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum yang dilakukan pemerintah, dan juga terlihat pada tipologi perubahannya yang terpusat pada satu kebijakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang lain. Namun fokus tipologi perubahannya juga berparadigma normatif dan rasionali. Perubahan yang dilakukan dengan KTSP juga mengakomodasi rencana-rencana perubahan yang berbasis pada kepentingan tingkat satuan pendidikan. Untuk strategi perubahan kurikulum KTSP lebih dekat pada strategi Normative-Reeducative, yaitu strategi berdasar pada kecerdasan/inteligen dan rasionalitas manusia. Atau mungkin, model, tipologi perubahan, dan strategi perubahan kurikulum KTSP adalah eklektik. Menimbang sejarah filsafat pendidikan yang digunakan, aliran psikologi, teori belajar yang digunakan di Indonesia, sangat mungkin bahwa model, tipologi perubahan, dan strategi perubahan kurikulum KTSP adalah berparadigma dan berbasis ‘eklektik’.
Ornstein & Hunkins menemukan bahwa banyak kurikulum baru yang gagal dalam implementasi karena ketiadaan suatu rencana perubahan dalam keseluruhan suatu sistem persekolahan. KTSP sudah direncanakan dalam keseluruhan sistem, namun karena begitu beragamnya key player dan masalah psikologis pembiayaan, dan belum berhasilnya pengitegrasian visi, pereview memprediksi bahwa KTSP akan berjalan timpang, tidak merata antara satuan pendidikan yang satu dengan lain.

Daftar Bacaan

Allan C. Ornstein dan Francis P. Hunkins. 2004. Curriculum: Foundation, Principles, And Issues, Fourth Edition. Boston USA: Pearson Education

Jawa Pos. 2007. SBY Perintahkan Mendiknas Banding Atas Putusan PN Jakpus tentang UNAS. Tanggal 23 Mei 2007, Halaman Utama.

Nana Syaodih Sukmadinata. 1997. Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek, Cetakan Kedua. Bandung: Rosdakarya.

S. Nasution. 2005. Asas-asas Kurikulum, Cetakan Keenam. Jakarta: Bumi Aksara.

Sumber internet : http://www.geocities.com/teknologipembelajaran/implementasi_kurikulum.html